Timses Jokowi: Reuni 212, Kampanye Prabowo Berbungkus Silaturahmi

Minggu, 2 Desember 2018 11:33 WIB

Calon presiden no urut 2, Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais (kanan) saat bersilaturahmi dengan warga Muhammadiyah Yogyakarta di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 28 November 2018. Dalam acara ini, Prabowo mengajak warga Muhammadiyah berpartisipasi dalam pemilu 2019. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf, Arsul Sani menuding Reuni 212 di Monas pada Ahad, 2 Desember 2018 adalah forum kampanye Prabowo Subianto yang dibungkus ajang silaturahmi.

Baca: Rizieq Shihab: Haram Pilih Presiden dari Partai Penista Agama

“Kami menyadari itu dari awal, dan itu juga yang menyebabkan tidak semua tokoh atau ulama pada akhirnya mau datang. Sebab, mereka tidak mau dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang kebetulan ada di Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga,” ujar Arsul saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Desember 2018.

Penanggung Jawab Reuni Akbar 212, Slamet Maarif, mengatakan acara yang akan dihelat pada 2 Desember 2018 di lapangan tugu Monumen Nasional (Monas) tidak bermuatan politik. Acara ini, kata dia, murni sebagai arena silaturahmi para peserta Aksi Bela Islam yang berlangsung di tanggal sama, dua tahun lalu.

"Murni silaturahim, bahkan tokoh lintas agama pun hadir di reuni 212. Bukan ajang politik praktis atau kampanye pasangan calon tertentu," katanya dalam konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu, 28 November 2018.

Advertising
Advertising

Dalam acara itu, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyerukan agar umat Islam memilih calon presiden yang direkomendasikan Ijtima Ulama GNPF. Adapun calon presiden dan calon wakil presiden rekomendasi Ijtima Ulama GNPF adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Saudaraku seiman dan seakidah, ayo kita pilih capres dan cawapres hasil Ijtima Ulama,” ujar Rizieq lewat teleconference dari Makkah yang kemudian disampaikan dengan pengeras suara di acara itu.

Rizieq juga menyatakan haram bagi umat Islam untuk memilih calon presiden dan calon anggota legislatif usungan partai pendukung penista agama. Penista agama yang dimaksud Rizieq adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang kini tengah mendekam di Mako Brimob atas dakwaan menistakan agama karena dinilai merendahkan Surat Al-Maidah ayat 51.

Simak juga: Kepada Massa Reuni 212, Rizieq Shihab: 2019 Ganti Presiden

“Saudaraku seiman dan seakidah, tanpa keraguan saya sampaikan bahwasanya di pilpres dan ini pileg haram bagi kita memilih capres dan caleg yang diusung partai pendukung penista agama,” kata Rizieq kepada peserta Reuni 212. Dia mengulang pernyataannya tersebut sebanyak tiga kali.

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

4 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

4 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

7 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

8 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

8 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya