Erick Thohir Ibaratkan Elektabilitas Jokowi seperti Harga Sembako

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Selasa, 27 November 2018 18:43 WIB

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir dalam acara Ngopi Bareng Erick Thohir dengan Jaringan Matahari di Epicentrum, Jakarta pada Selasa, 27 November 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Erick Thohir, tak ambil pusing dengan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf yang terbilang belum menunjukkan kenaikan signifikan sejak deklarasi capres-cawapres pada Agustus lalu. Pada hari ini misalnya, ada dua lembaga survei yang merilis hasil sigi mereka.

Baca: Kubu Jokowi Luncurkan Aplikasi untuk Donasi dan Kampanye

Menurut survei LSI Denny JA, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 53,2 persen. Sementara menurut survei Median, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 47,7 persen. "Kalau namanya hasil riset, naik-turun itu biasa, sama seperti juga harga sembako juga naik-turun hal yang biasa," ujar Erick Thohir di bilangan Kuningan, Jakarta, pada Selasa, 27 November 2018.

Toh, ujar Erick, waktu pemungutan suara masih lima bulan lagi. Erick menilai, rentang elektabilitas 47-53 persen itu masih angka yang aman untuk inkumben. "Kami yakin dengan apa yang dikerjakan ini sudah baik dan akan kami pertahankan dan ini masih lima bulan ke depan," ujar pemilik Mahaka Group ini.

Untuk saat ini, ujar Erick, Jokowi akan fokus bekerja di sisa-sisa masa kepemimpinannya. "Pembangunan di berbagai provinsi sedang dikebut, supaya di tahun ini dan tahun depan ada peningkatan di sektor ekonomi," ujar dia.

Advertising
Advertising

Baca: Erick Thohir: Saya Orang Pertama yang Mundur Kalau Jokowi Raja

Selain itu, menurut Erick, pemerintah juga sudah berupaya menjaga agar ekonomi tetap stabil di tengah goncangan ekonomi global. "Masalah ekonomi global ini menjadi permasalahan global, bukan hanya di Indonesia," ujar dia.

Ihwal isu kenaikan harga pangan yang dimainkan kubu Prabowo-Sandi, Erick tak berkomentar panjang. "Itu bagian dari kampanye mereka. Apakah itu dianggap jelek atau bagus, biar rakyat yang menentukan sendiri," ujar Erick.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

15 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya