SBY Kampanye Pilpres Maret, Mardani: Jagoan Turun Belakangan

Senin, 19 November 2018 20:55 WIB

Mardani Ali Sera. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera tak mempersoalkan rencana Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkampanyekan Prabowo Subianto mulai Maret 2019.

Mardani mengatakan kampanye SBY di masa tenggat sebulan sebelum hari-H pemilihan presiden 2019 tidaklah mepet. "Enggak mepet, justru pas," kata Mardani ketika dihubungi, Senin, 19 November 2018.

Baca: Demokrat: SBY Akan All Out Kampanyekan Prabowo Maret 2019

Mardani menuturkan PKS justru merencanakan untuk jor-joran di bulan tersebut. Tim kampanye, kata dia, akan full speed berkampanye demi pemenangan pasangan calon nomor urut 02 itu. Mardani juga memuji SBY atas rencana kampanye pilpres di bulan Maret.

"Pak SBY paham bahwa jagoan turun belakangan," ujar Mardani yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno ini.

Mardani mengklaim komunikasi partai koalisi dengan Partai Demokrat selama ini berjalan baik. Kata dia, koalisi memang mengatur ritme kampanye sesuai dengan strategi pemenangan. "Fokus sekarang membangun kekuatan pasukan darat dan teritori," kata inisiator gerakan #2019GantiPresiden ini.

Simak: Soal Kampanye SBY untuk Prabowo, BPN: Kalau Sadar, Ya Monggo

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan SBY tetap memegang janjinya mengkampanyekan Prabowo. Namun Rachland berujar, SBY akan kampanye pilpres setelah persiapan pemilihan legislatif rampung.

Rachland juga meminta agar keputusan Demokrat itu dihargai. Menurutnya koalisi partai ini berbeda dengan fusi yang membuat semua partai melebur menjadi satu ketika sudah mendukung.

"Lagi pula waktunya masih sekitar 6 bulan untuk pilpres, kalau sekarang kampanyenya orang sudah lupa juga nanti, jadi kami ambil ujungnya (masa kampanye) saja," ucap Rachland di Yogyakarta, Ahad, 18 November 2018.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

20 menit lalu

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

40 menit lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

41 menit lalu

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

1 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

7 jam lalu

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.

Baca Selengkapnya

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

8 jam lalu

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

Gibran mengungkapkan bahwa pihaknya sempat membahas soal adanya kementerian yang mengurus makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

8 jam lalu

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.

Baca Selengkapnya

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

9 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

9 jam lalu

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

Sejumlah pakar menilai pembentukan presidential club oleh Prabowo Subianto sulit terbentuk mengingat hubungan antara Megawati, SBY, dan Jokowi.

Baca Selengkapnya