TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf meminta penyelenggara pemilu menjelaskan alasan Data Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2019 yang jumlahnya relatif stagnan dibandingkan pemilihan presiden sebelumnya.

Wakil Direktur Departemen Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, I Gustu Putu Artha, mencatat ada 189,1 juta pemilih berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah pemutakhiran data di 28 provinsi. Angkanya tak jauh berbeda dengan DPT pada 2014 yang mencapai 188,2 juta.

"Artinya kenaikannya cuma 0,46 persen atau 805.477 pemilih," kata Putu di Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2018.

Baca: TKN Jokowi Dukung Pemutakhiran DPT hingga Sebulan Sebelum Pemilu

Pada 2004, KPU menyatakan terdapat 150,6 juta pemilih. Jumlahnya naik 17 persen atau 25,7 juta menjadi 176,3 juta pada 2009. Pada 2014, jumlah DPT bertambah 7 persen menjadi 11,9 juta menjadi 188,2 juta.

Putu melihat angka DPT tahun ini menunjukkan anomali karena hanya bertambah sedikit. "Jadi seolah-olah lima tahun itu tidak terjadi penambahan jumlah DPT," kata dia.

Menurut Putu, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf sangat berkepentingan menerima penjelasan dari penyelenggara pemilu terkait anomali tersebut. Tim tak ingin dirugikan lantaran ada beberapa potensi masalah.

Putu mencontohkan, rendahnya pertambahan jumlah DPT bisa saja disebabkan keterlambatan layanan e-KTP. Artinya, kata dia, pemilih Jokowi-Ma'ruf berpotensi tak bisa memilih karena belum mendapat layanan tersebut.

Faktor lainnya adalah faktor politik. Putu berkaca dari pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Dia menemukan pemilih yang terdaftar di pilpres 2014 rata-rata tidak terdaftar di Pilkada DKI Jakarta. Saat putaran kedua Pilkada DKI, Putu menyaksikan langsung terdapat 30 pemilih tidak masuk daftar di Jakarta Barat. "Saya meyakini itu ada kerja kerja politik di level bawah, yang men-check out mereka sebagai pemilih," ujarnya.

Baca: KPU Sebut Jumlah Pemilih Sementara Bertambah 4 Juta Lebih

Putu juga meminta penyelenggara pemilu memastikan tak ada kesalahan teknis. Dalam rapat pleno KPU dua hari terakhir, masalah sistem Informasi dan Teknologi KPU dan Kementerian Dalam Negeri tercatat tak sinkron. "Kemudian relatif kurang update teknologi IT-nya KPU," kata Komisioner KPU 2009-2012 itu.

Ia mengusulkan agar penyelenggara pemilu mengadakan survei untuk menjelaskan angka DPT yang stagnan. "Riset sederhana, ambil beberapa desa sebagai sampel dan bandingkan dengan 2014," ujarnya.

KPU bisa melakukan survei di kabupaten dan kecamatan dari lima provinsi yang angkanya berkurang signifikan. Dia mencontohkan Kalimantan Timur yang turun 19 persen, Riau 12 persen, Kepulauan Riau 11 persen, Banten 7 persen, dan Maluku Utara 7 persen.

Putu khawatir, jika penyelenggara pemilu tak menjelaskan, maka hasil pemilu 2019 tidak dianggap sah. "Atau orang menggugat hasil pemilu 2014 tidak sah karena DPT-nya lebih tinggi dibandingkan yang sekarang," kata dia. TKN tak ingin kemungkinan kemenangan Jokowi-Ma'ruf terancam.

Baca: KPU Rilis DPT Sementara Hasil Perbaikan: 191 Juta Pemilih