Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai poster bergambar calon presiden inkumben Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian raja Jawa yang beredar di Jawa Tengah bukan merupakan kampanye hitam. "Setelah kami melihat itu, sedikit pun tidak mengarah kepada ujaran kebencian, kampanye hitam atau mengandung unsur SARA," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di kantornya, Jakarta, Rabu, 14 November 2018.
Menurut Ratna Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memang menyebutkan poster Jokowi itu mengarah kepada fitnah yang bertujuan menjatuhkan. Namun, Bawaslu menganggap hal itu tak termasuk kategori kampanye hitam. "Sehingga, apa yang dilakukan oleh Bawaslu bersama PDIP adalah menurunkan. Karena PDIP merasa itu bukan bahan yang mereka produksi dan mereka menginginkan untuk diturunkan," kata Ratna.
Sejumlah poster dengan gambar Jokowi mengenakan busana raja Jawa dan dibubuhi logo PDIP tersebar di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Kader PDIP Kabupaten Purworejo sudah menyisir dan mencopot gambar-gambar itu.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma’ruf, Ahmad Basarah, menampik pemasangan poster Jokowi mengenakan pakaian raja Jawa adalah dilakukan oleh kubu Jokowi sendiri. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan TKN Jawa Tengah untuk mengusut siapa dalang di balik pemasangan poster ini.
"Jadi oleh karena itu beredarnya poster dan baliho di mana gambar Pak Jokowi menggunakan pakaian raja Jawa adalah di luar tanggung jawab TKN," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.
Adapun Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan poster bergambar Jokowi itu merupakan modus kampanye hitam gaya baru. Menurut dia ada pihak yang sengaja memalsukan alat peraga kampanye.
"Dari aspek estetika, komunikasi politik, daya imajinasi, dan teknik kampanye, atribut bergambar PDI Perjuangan dan Pak Jokowi yang terpasang tersebut bukan kami. Ada pihak-pihak yang memalsukan alat peraga kampanye kami," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.
