TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat seolah menunjukkan sikap tak kompak dalam mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Padahal, Demokrat merupakan salah satu partai pendukung Prabowo - Sandiaga.

Baca: Antara Pileg dan Pilpres 2019, Ibas: Demokrat First

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, pernah mengatakan partainya bakal lebih fokus ke Pemilihan Legislatif atau Pileg ketimbang Pilpres 2019 dalam Pemilu mendatang. Alasannya, Ibas melihat pasangan Prabowo - Sandiaga hanya memberikan efek eletoral kepada Gerindra. "Demokrat first. Kami juga berharap Demokrat tetap ada di parlemen," kata Ibas, Ahad, 11 November 2018.

Selain itu, beberapa kader Demokrat memilih mendukung Jokowi, seperti Deddy Mizwar, yang kini resmi menjadi juru bicara Joko Widodo-Ma'ruf amin. Kemudian ada Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Zainul Majdi.

Namun, bukan hanya Demokrat yang dinilai tak solid dalam perihal dukung-mendukung ini. Ada sejumlah partai pengusung yang kadernya berbeda pilihan. Berikut adalah fakta-faktanya:

<!--more-->

1. Sejumlah gubernur dari partai pengusung Prabowo - Sandiaga beralih ke Jokowi - Ma’ruf

Mereka adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian ada nama Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga terang-terangan menyatakan seluruh kader Partai Demokrat di Papua mendukung pasangan Jokowi - Ma'ruf di Pilpres 2019.

Baca: Caleg PAN Tak Dukung Prabowo, Sandiaga: Caleg Partai Lain Dukung

2. PAN tunjukan sikap ogah dukung Prabowo-Sandiaga

Isu caleg PAN ini yang ogah-ogahan menunjukkan dukungan untuk Prabowo - Sandiaga ini memang sempat mencuat belakangan. Kabar itu tersiar saat konferensi pers survei PolMark Indonesia pada Kamis, 18 Oktober lalu.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan banyak calegnya yang menyadari bahwa nama partainya bakal tergerus bila mereka terus-terusan mengkampanyekan Prabowo. Musababnya, pihak yang bakal diuntungkan adalah Partai Gerindra, bukan PAN. Karena itu, caleg PAN memilih fokus pada kampanye pemilihan legislatif.

<!--more-->

3. Instruksi PKS untuk mengkampanyekan Sandiaga

Pada pekan terakhir Oktober 2018, Presiden PKS Sohibul Iman menginstruksikan anggota legislatif partainya mengkampanyekan Sandiaga. Instruksi itu tercantum dalam surat edaran bertanggal 17 September 2018 tentang Optimalisasi Anggota Legislatif DPR RI untuk Kampanye Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno.

"Seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami minta untuk memberdayakan sumber daya yang dimilikinya untuk menginisiasi dan mengoptimalisasi kampanye calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno di daerah pemilihannya masing-masing." Sohibul memberikan perintah melalui surat itu.

Simak: Presiden PKS Instruksikan Anggota Fraksi Kampanyekan Sandiaga Uno

4. SBY tak pernah datang ke rapat koalisi

Di antara jajaran para ketua umum partai Koalisi Adil Makmur, SBY yang paling sering absen dalam pertemuan penting. Sebelum pengambilan nomor urut capres pada September lalu, SBY dua kali absen rapat besar. Di antaranya saat pertemuan bersama ketua umum partai koalisi pada 7 September dan penetapan nama koalisi pada 18 September. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan SBY dan elite partainya sedang sibuk berembuk soal kasus yang mendera kader mereka, Roy Suryo.

Dalam sejumlah pertemuan penting, SBY kerap diwakili oleh Hinca atau petinggi Partai Demokrat lainnya. Absennya SBY dalam beberapa rapat penting menguatkan dugaan bahwa Demokrat tak total mendukung Prabowo - Sandiaga dalam Pilpres 2019. Demokrat juga sempat didera isu bahwa partainya berdiri di dua kaki lantaran para kader-kader daerah banyak mendukung calon presiden inkumben, Joko Widodo.