Sandiaga Tampik Pernah Ditanya Yusril soal Draf Aliansi Keumatan

Jumat, 9 November 2018 18:55 WIB

Calon wakil presiden nomornurut 02, Sandiaga Uno, menghadiri deklarasi dukungan Gerakan Nasional Provinsi Banten di GOR Kota Tangeran, Banten, Jumat, 9 November 2018. Ia didampingi musikus Ahmad Dhani, Sang Alang, dan selebritas Fauzi Baadila. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menampik pernah diajak berbincang oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra soal draf aliansi keummatan partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga. Menurut Sandiaga, draf itu tak pernah sampai kepadanya.

Baca: Yusril Ihza Mahendra: Sandiaga Kaget Saat Ditanya Format Koalisi

"Yang saya tahu adalah deklarasi pakta integritas Ijtima Ulama II. Kalau draf aliansi saya enggak tahu," kata Sandiaga kepada Tempo ditemui di pusat kuliner laksa, Kota Tangerang, Banten, pada Jumat, 9 November 2018. Draf Aliansi itu berisi lima poin tuntutan aliansi politik partai-partai pendukung Prabowo dan Sandiaga.

Menurut Yusril, draf ini disusun oleh tokoh ulama Ijtima II. Nama-nama pentolan Front Pembela Islam (FPI), seperti Munarman, turut menjadi penggagasnya. Draf yang sudah jadi itu lantas disampaikan langsung oleh Rizieq Shihab kepada Prabowo atas sepengetahuan Yusril.

Salinan draf aliansi keumatan ini diterima Tempo pada Kamis malam, 8 November 2018. Di dalamnya termuat lima hal tentang komitmen kerja sama partai koalisi untuk Pemilu 2019. Salah satunya disebutkan bahwa partai harus saling membantu untuk mendapatkan suara minimal 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen.

Advertising
Advertising

Baca: Tanggapi Jokowi Soal Politikus Genderuwo, Sandiaga: Emang Ada?

Menurut Yusril, ia pernah menagih janji pembahasan draf yang di dalamnya terdapat PBB itu kepada Sandiaga. Namun saat itu, kata Yusril, Sandiaga mengaku belum tahu.

Juru bicara FPI, Munarman, mengatakan draf aliansi yang dibahas Yusril itu adalah draf lama. Draf tersebut batal dirembuk oleh ulama Ijtima dan Prabowo. "Enggak jadi digunakan. He-he-he," kata Munarman kepada Tempo pada Jumat, 9 November 2018. Dalam pesan pendeknya, Munarman menjelaskan bahwa draf lama tidak komprehensif.

Munarman cs lantas mengajukan draf tuntutan politik baru. Semua partai aliansi, termasuk PBB, terdaftar namanya dalam draf yang anyar. Munarman enggan membeberkan isi draf karena rahasia. "Yang jelas banyak yang direvisi. Intinya lebih detail dan lebih komprehensif serta lebih bersifat operasional," ujarnya.

Berita terkait

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

12 hari lalu

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

12 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

13 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

14 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

24 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

31 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

Moeldoko memastikan semua menteri memenuhi undangan MK untuk hadir di sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli

31 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli

Sidang sengketa mengenai Hasil Pilpres 2024 masih berlanjut. Yusril Ihza Mahendra yang memimpin Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan

32 hari lalu

MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan

Yusril mengatakan MK bisa memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres

32 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres

Yusril mengatakan Kapolri adalah jabatan sehingga kehadirannya tak bisa melalui kuasa hukum pemohon dan hanya bisa dihadirkan oleh MK.

Baca Selengkapnya

Alasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN

33 hari lalu

Alasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN

Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo mengatakan pengajuan usulan sudah berakhir pada Senin, 1 April lalu.

Baca Selengkapnya