KPU Sebut Debat Pilpres di Kampus Tabrak Aturan Kampanye

Selasa, 23 Oktober 2018 05:57 WIB

Ilustrasi Debat. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan usulan debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan di kampus akan bertabrakan dengan aturan. Sebab, kata dia, debat pilpres masuk ke dalam kategori kampanye yang tak boleh dilakukan di lembaga pendidikan.

"Dalam peraturan KPU itu ada 9 metode kampanye, salah satunya adalah debat capres cawapres. Jadi debat capres itu adalah kampanye," kata Wahyu di kantor KPU, Senin, 22 Oktober 2018.

Baca: Usulan Debat di Kampus, Timses Jokowi - Ma'ruf Serahkan ke KPU

Wahyu mengatakan kampanye di lembaga pendidikan memang dilarang dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018. Dalam Pasal 69 huruf h menyebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk berkampanye.

"Di ketentuan bahwa kampanye tidak bisa dilaksanakan di kampus, di lembaga pendidikan tinggi, sehingga kita perlu mengindahkan aturan itu supaya tidak saling bertabrak," kata Wahyu.

Advertising
Advertising

Menurut Wahyu, KPU tak melarang jika usulan debat pilpres ini dihadiri oleh mahasiswa dan civitas akademika sebagai penonton. Sebab, kata dia, aturan hanya melarang debat yang masuk kategori kampanye itu berlokasi di lembaga pendidikan. "Kalau penontonnya adalah civitas akademika itu boleh saja selama lokasinya tidak di kampus," ujarnya.

Baca: Bawaslu Tolak Debat di Kampus: Sama Saja Kampanye

Koordinator Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar menyarankan debat capres diadakan di lingkungan kampus. Menurut Dahnil, debat di kampus lebih efisien sebab akademisi dan mahasiswa dapat langsung menilai gagasan dari masing-masing pasangan calon.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyerahkan sepenuhnya mekanisme debat pilpres ini ke KPU. Menurut Arsul, tim sukses setuju saja jika KPU menetapkan debat pilpres di perguruan tinggi seperti di luar negeri. "Di Amerika Serikat, misalnya, debat pilpres itu kan di kampus lokasinya," katanya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo menuturkan Indonesia tak bisa mencontoh debat pilpres di kampus seperti yang dilakukan di Amerika. Dia tetap berkukuh bahwa debat masuk dalam kategori kampanye yang tak boleh dilakukan di kampus. "Kita kan bekerja sesuai UU, kalau UU masih seperti itu ya tak boleh," ujarnya.

Baca: Dahnil Anzar Usulkan Debat Capres Digelar di Kampus

Berita terkait

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

1 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

5 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

12 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

13 jam lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

13 jam lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

16 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

1 hari lalu

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

KPU klaim siap menghadapi persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan dimulai besok, Senin, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya