TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Sandiaga Uno menampik kubunya tidak memperhatikan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap visi dan misi dua pasangan calon presiden yang belum menyebutkan komitmen mereka untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Ia dan calon presiden Prabowo memperhatikian isu ini.

"Komitmen kami adalah menjunjung tinggi kepastian hukum dan penegakan HAM," kata Sandiaga saat ditemui di rumah pemenangan Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 20 Oktober 2018.

Baca: Daftar Purnawirawan Jenderal TNI di Kubu Prabowo - Sandiaga

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengakui sistem hukum di Indonesia saat ini masih tebang pilih. Berangkat dari persoalan itu, ia pun melihat kepastian terhadap hak seseorang untuk memperoleh keadilan hukum harus diperbaiki.

Adapun saat ditanya Tempo soal pengusutan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti peristiwa penculikan aktivis, peristiwa Talangsari, peristiwa Semanggi I dan II, kasus Trisakti, dan kasus serupa lainnya, Sandiaga menyampaikan janjinya. "Kasus itu harus dipastikan. Harus (ada) penegakan hukum," ujarnya.

Baca: Relawan Pro Buruh Migran Dukung Prabowo ...

Sandiaga mengaku cukup menaruh perhatian pada kasus-kasus pelanggaran HAM. Menurut dia, siapa pun pelanggar HAM, semua pihak harus diadili. "No one is above the law (tidak ada seorang pun yang di atas hukum)," ujarnya.