TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melihat minimnya sosialisasi program kerja yang dicanangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pilpres 2019 membuat masyarakat sulit menentukan pilihan.

"Sedangkan visi dan misi kedua paslon masih netral gender dan belum menunjukan keberpihakan terhadap berbagai kelompok yang rentan, terpinggirkan, dan minoritas," kata Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartikasari melalui keterangan tertulis, Sabtu, 20 Oktober 2018.

Baca: Beda Tim Purnawirawan TNI, Bravo 5 dan Cakra 19 di Kubu Jokowi

KPI, kata Dian, meyakini bahwa mempelajari visi dan misi saja, tidak cukup untuk menentukan pilihan. Sebab, visi dan misi merupakan rumusan rangkaian kata dan kalimat yang bersifat abstrak dan tidak menggambarkan komitmen pasangan calon dalam menjawab berbagai tantangan dan rintangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa ini.

Sedangkan bagi kaum perempuan, yang jumlahnya mencapai lebih dari 50 persen dari total seluruh pemilih, pemahaman akan visi, misi, dan program akan memastikan kebutuhan dan kepentingan perempuan telah terintegrasi, dan kedua pasangan calon akan memiliki program kerja yang berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas.

"Sebuah program kerja akan menjabarkan visi dan misi yang bersifat lebih konkrit, yang berguna untuk mengukur keberpihakan serta harapan yang ditawarkan oleh kedua calon pasangan tersebut," ucap Dian.

Baca: Kata Tjahjo Kumolo soal Usulan Penambahan 31 Juta DPT

Berdasarkan pantauan KPI, hingga 17 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mencantumkan visi dan misi pasangan calon, baik dalam laman utama maupun tautan yang diberikan.

Dian menilai tidak adanya akses publik terhadap visi, misi dan program dalam satu kesatuan yang utuh mengakibatkan calon pasangan, partai politik, hingga pendukung dan pemilih akan terjebak pada praktik kampanye yang tidak sehat dan tidak mendidik. "Seperti hoax, kampanye hitam dan kampanye negatif," ujarnya.

Untuk itu, menurut Dian, KPU berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. KPI pun mendesak Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar melengkapi visi, misi dan program kerja mereka.

Baca: Komnas HAM: Visi Misi Pasangan Capres Belum Masukkan Isu HAM