PBB Akan Gelar Rakornas Bahas Arah Dukungan Pilpres 2019

Reporter

Antara

Selasa, 16 Oktober 2018 16:31 WIB

Partai Bulan Bintang/ PBB. Dok. Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau rakornas dengan seluruh DPW dan DPD PBB di Indonesia untuk menentukan arah koalisi di Pilpres 2019 pada awal November 2018.

"Kami rutin menggelar rapat harian untuk persiapan Rakornas guna membahas pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Markas DPP PBB, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Oktober 2018.

Baca: PBB Belum Tentukan Dukungan Pilpres ke Jokowi atau Prabowo

Yusril mengatakan hingga saat ini partainya belum menentukan pilihan untuk mendukung salah satu pasangan capres, baik itu Jokowi - Ma'ruf atau Prabowo - Sandiaga. "Dalam Rakornas nanti kami akan bicarakan soal koalisi di Pilpres. Kami akan dengarkan suara dari daerah," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noer mengatakan pasangan capres Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga sudah saling klaim mendapatkan dukungan dari partainya. "PBB ini ibarat gadis cantik yang pura-pura dicuekin, tapi dibutuhkan. Dua kubu saling klaim dukungan PBB. Tetapi sampai saat ini PBB belum menentukan pilihan," kata dia.

Advertising
Advertising

Baca: PBB Akan Dukung Capres yang Lebih Berpihak pada Umat dan NKRI

Ferry mengatakan hingga saat ini pihaknya juga masih menjajaki pasangan mana yang lebih berpihak kepada umat dan NKRI. Ia menilai kedua pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi merupakan tokoh yang sudah berlatarbelakang muslim. "Intinya kedua belah pihak ini sedang kami jajaki juga, mana yang lebih berpihak kepada umat," ujarnya.

Selain menggelar rakornas, PBB sedang menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi soal gugatan presidential threshold. Meskipun KPU telah menutup pendaftaran pilpres 10 Agustus lalu, PBB menganggap masih ada peluang memunculkan calon alternatif jika MK mengabulkan.

Baca: Soal Dukungan PBB di Pilpres, Yusril Ihza Tunggu Ijtima Ulama

Berita terkait

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

11 hari lalu

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

13 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

14 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

30 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

Moeldoko memastikan semua menteri memenuhi undangan MK untuk hadir di sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli

31 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli

Sidang sengketa mengenai Hasil Pilpres 2024 masih berlanjut. Yusril Ihza Mahendra yang memimpin Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan

32 hari lalu

MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan

Yusril mengatakan MK bisa memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres

32 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres

Yusril mengatakan Kapolri adalah jabatan sehingga kehadirannya tak bisa melalui kuasa hukum pemohon dan hanya bisa dihadirkan oleh MK.

Baca Selengkapnya

Alasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN

33 hari lalu

Alasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN

Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo mengatakan pengajuan usulan sudah berakhir pada Senin, 1 April lalu.

Baca Selengkapnya

5 Poin Respons Yusril soal Putusan MK 90 Problematik yang Disinggung Kubu Ganjar

33 hari lalu

5 Poin Respons Yusril soal Putusan MK 90 Problematik yang Disinggung Kubu Ganjar

Kubu Ganjar-Mahfud menyinggung soal pernyataan Yusril yang dulu menyebut Putusan MK 90 problematik. Yusril lantas respons begini.

Baca Selengkapnya

Yusril Merasa Diadu Domba dengan Gibran oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud

33 hari lalu

Yusril Merasa Diadu Domba dengan Gibran oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud

Menurut Yusril, pertanyaan Luthfi tidak pantas diucapkan. Selain itu, dia juga menilai pertanyaan tersebut tidak etis dilontarkan di persidangan.

Baca Selengkapnya