Bawaslu Kaji Laporan terhadap Kubu Prabowo soal Ratna Sarumpaet

Reporter

Syafiul Hadi

Editor

Amirullah

Senin, 8 Oktober 2018 19:31 WIB

Istri calon wakil presiden Sandiaga Uno, Nur Asia Uno (tengah, berkerudung biru muda) berbicara di depan ratusan perempuan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Gelanggang Remaja, Rawamangun, Jakarta Timur, Ahad, 30 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Mochammad Afifudin, mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasangan tersebut dilaporkan karena diduga ikut menyebarkan kabar bohong mengenai penganiayaan mantan juru bicara tim kampanyenya, Ratna Sarumpaet.

Baca: Sandiaga: Sudah Lima Laporan Soal Ratna Sarumpaet, Bisa Nambah

"Masih banyak hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan pelaporan tersebut," ujar Afif di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018.

Sebelumnya, Garda Nasional Indonesia (GNR) dan DPP relawan Pro Jokowi (Projo) melaporkan Prabowo dan Sandiaga beserta tim kampanyenya ke Bawaslu pada Kamis pekan lalu. Kedua organisasi tersebut menilai pasangan nomor urut 02 ini diduga ikut menyebarkan berita bohong tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Baca: Ratna Sarumpaet Bohong, Prabowo Bisa Dipidana? Ini Kata Pakar

Advertising
Advertising

Menurut Afif, salah satu hal yang masih harus diklarifikasi adalah terkait keterangan Ratna Sarumpaet. Dia mengatakan keterangan Ratna masih belum teregister di Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga belum membahas laporan ini dalam forum pleno.

"Sementara ini yang bisa kami sampaikan masih di cek kekurangannya apa, informasi setelah register baru bisa dilakukan proses selanjutnya," katanya.

Afif menuturkan saat ini laporan tengah dalam proses perbaikan. Setelah proses perbaikan, kata dia, Bawaslu akan mengkaji apakah laporan pelanggaran itu menenuhi unsur atau tidak. "Setelah perbaikan kami punya waktu 14 hari untuk mengkaji," ucapnya.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

11 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

14 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya