TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan keterlibatan purnawirawan TNI dalam pemilihan presiden 2019 perlu diwaspadai. Lembaga tersebut melihat potensi pengerahan kekuatan militer.

Baca juga: Bentuk Relawan Sampai RT, Timses Jokowi - Ma'ruf Tangkal Hoax

"Ini perlu diwaspadai untuk memastikan para purnawirawan TNI tidak menggunakan senioritasnya dan kultur esprit de corps untuk mengarahkan suara dan dukungan TNI untuk kandidat calon presiden yang tengah berkontestasi," kata Staf Divisi Pembelaan HAM KontraS, Rivanlee Anandar, di kantornya, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

KontraS berharap TNI dapat menunjukkan sikap serta tindakan netral dan independen menghadapi situasi politik ini. Kerja TNI tak boleh diarahkan mendukung elektabilitas calon inkumben maupun penantangnya.

KontraS bahkan menekankan agar TNI tidak memanfaatkan jaringan teritorialnya untuk kepentingan salah satu calon. "Meski sekuat apapun tarikan para purnawirawan yang berpartisipasi dalam kontestasi," ujar Rivan.

Sejumlah purnawirawan TNI saat ini tergabung dalam tim sukses dua calon presiden. Di kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin, salah satunya adalah 19 purnawirawan bekas anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membentuk tim pemenangan sendiri bernama Cakra19.

Baca juga: Tolak Tawaran Jadi Ketua Timses, JK Janji Tetap Bantu Jokowi

Tim tersebut dipimpin oleh mantan Menteri Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, yang juga putra Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei. Salah satu anggotanya adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus.

Di kubu Prabowo, sebanyak 60 purnawirawan TNI telah menyatakan dukungannya. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso juga berpihak pada pimpinan Partai Gerindra itu. Dia bahkan ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan.