Hasto PDIP: Prabowo Harusnya Cek Fakta Dulu Soal Ratna Sarumpaet

Rabu, 3 Oktober 2018 14:08 WIB

Ratna Sarumpaet. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyesalkan pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet terkait dengan Pilpres 2019. Menurut Hasto, Prabowo sebagai seorang pemimpin seharusnya mengecek sebelum membuat pernyataan publik.

Baca: Polisi: 21 September Ratna Sarumpaet di Rumah Sakit Bina Estetika

"Bagaimana ada orang yang seharusnya menjadi pemimpin melakukan sebuah pernyataan ke publik tanpa melalui pengecekan dan proses hukum seperti layaknya dilakukan seorang warga negara," kata Hasto di posko Cemara, Jakarta, Rabu 3 Oktober 2018.

Sebelumnya, Prabowo dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais telah menerima aduan langsung dari Ratna Sarumpaet terkait dugaan penganiayaan oleh tiga orang tak dikenal. Penganiayaan itu disebut terjadi pada 21 September petang di kawasan Bandara Husein Sastra Negara Bandung.

Prabowo mengatakan, menjelang pemilihan presiden, sejumlah peristiwa serupa terjadi. Tindakan intimidasi, kata dia, bukan hanya menimpa Ratna Sarumpaet, tapi juga aktivis lain.

Advertising
Advertising

Ia mencontohkan kejadian yang menimpa Neno Warisman dan Hermansyah. Keduanya menerima tindakan tidak menyenangkan belum lama ini terkait sikap politik mereka. Prabowo juga menilai, yang terjadi dengan Ratna ini berkaitan dengan jabatannya sebagai petinggi badan pemenangannya.

"Karena tidak ada barang yang hilang dan harta yang dicuri, lalu apa lagi kalau bukan itu (sikap politik)?" kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan, Selasa 2 Oktober 2018. Prabowo mengatakan Ratna Sarumpaet menerima ancaman terkait dengan kegiatannya dalam tim pemenangan.

Hasto merasa pernyataan Prabowo yang demikian dialamatkan pada Jokowi selaku pesaingnya di Pilpres 2019. Menurut dia, Jokowi juga tidak pernah membenarkan perilaku kekerasan dengan alasan apapun, apalagi untuk upaya-upaya pemenangan pertarungan demokrasi.

"Bahkan muncul rasa simpati dan empati kami kepada Ratna Sarumpaet dan kami meminta pihak berwajib untuk segera memproses hukum itu. Bahkan Polri juga merespons cepat," kata Hasto.

Namun, kata Hasto, seiring berjalannya waktu, penyelidikan yang dilakukan pihak berwajib menemukan fakta-fakta baru yang menimbulkan rasa curiga atas kebenaran penganiyaan terhadap Ratna Sarumpaet. Hasto mengatakan jika aduan Ratna Sarumpaet terbukti palsu, maka yang Ratna lakukan tidak bisa dibenarkan dalam rasionalitas pubilk apapun dan tidak berperikemanusiaan.

Simak juga: Polisi dan Otoritas Bandara Bantah Keterangan Ratna Sarumpaet

Hasil penyelidikan Polri telah menemukan fakta bahwa Ratna Sarumpaet tidak berada di Bandung pada 21 September. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan hasil lidik tim kepolisian menemukan Ratna Sarumpaet berada di Jakarta pada 21 September, tepatnya di Rumah Sakit Khusus Bina Estetika Jakarta Pusat.

Berita terkait

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

1 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

3 jam lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

3 jam lalu

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

Khofifah menaakui menjalin komunikasi dengan PDIP. Namun ia mengatakan, belum pasti partai itu memberikan rekomendasi dukungan.

Baca Selengkapnya

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

4 jam lalu

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

Menurut Adi, menteri toxic yang dimaksud Luhut bisa menjadi racun bagi presiden dan merugikan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

4 jam lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

6 jam lalu

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

Teguh Prakosa memastikan bakal ikut serta dalam Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo. Berikut rekam jejak pria yang sempat mendampingi Gibran.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

6 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya