Dana Kampanye Prabowo - Sandiaga Kecil, Sekjen PDIP: Pencitraan

Reporter

Fikri Arigi

Kamis, 27 September 2018 14:31 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan usai membuka acara lokakarya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai laporan awal rekening dana kampanye kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang lebih kecil daripada kubu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebuah pencitraan.

Baca: Kubu Jokowi Ungkap Rencana Penggunaan Dana Kampanye Rp 11 Miliar

Kubu Prabowo-Sandiaga sebelumnya menyerahkan laporan dana awal kampanye (LDAK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan kubu Jokowi-Ma'ruf Rp 11,9 miliar.

Hasto mengklaim kubu Jokowi-Ma'ruf menyampaikan dana rekening secara jujur. Sebab, kata dia, kejujuran merupakan kelebihan Jokowi. Kejujuran itu juga menjadi pedoman Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) melakukan komunikasi politik.

“Berbeda dengan di sana (kubu Prabowo-Sandiaga), menampilkan citra sederhana dengan awal dana kampanye hanya sebesar Rp 2 miliar. Beredar isu kuat perlu Rp 1 triliun hanya untuk mendapatkan dukungan,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 27 September 2018.

Baca: Dana Kampanye Prabowo - Sandiaga Kecil, Gerindra: Belum Sumbangan

Kubu Jokowi-Ma'ruf menyerahkan LDAK ke KPU pada Sabtu, 22 September 2018. Sedangkan kubu Prabowo-Sandiaga menyerahkan LDAK pada hari berikutnya, Minggu, 23 September.

Advertising
Advertising

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan alasan LDAK yang terpaut jauh itu karena belum terkumpulnya seluruh dana. Dalam laporan itu dana hanya berasal dari hasil patungan Prabowo dan Sandiaga, sedangkan sumbangan partai, perusahaan, serta tokoh-tokoh belum ada.

“Kan baru dana awal, belum dana lain setelah ini. Dana awal bukan patokan,” kata Andre saat dihubungi, Senin, 24 September 2018.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

11 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

11 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

11 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

12 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

13 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

14 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

15 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

15 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

15 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

16 jam lalu

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.

Baca Selengkapnya