Survei Indikator: Jokowi Ungguli Prabowo, tapi Suara Belum Aman

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Rabu, 26 September 2018 14:52 WIB

Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, tertawa bersama saat berbincang di sela acara Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indikator yang dilakukan sebelum pengambilan nomor urut menunjukkan elektabilitas calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi mengungguli Prabowo Subianto.

Baca: Bambang Soesatyo Yakin Yenny Wahid Merapat ke Kubu Jokowi

"Dalam jawaban spontan, dukungan untuk Jokowi 46 persen, Prabowo 22 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.

Meski dukungan terhadap Jokowi belum mencapai 50 persen pada simulasi top of mind, Burhanuddin mengatakan kedua calon presiden mengalami tren peningkatan dukungan secara spontan dan relatif berimbang dibanding survei sebelumnya.

Jokowi, misalnya, mendapat dukungan 38,2 persen pada Februari 2018; 39,9 persen pada Maret 2018; 40,6 persen pada Juli 2018; dan 46 persen pada September 2018. Sedangkan elektabilitas Prabowo 10,9 persen pada Februari 2018; 12,1 persen pada Maret 2018; 13,9 persen pada Juli 2018; dan 22 persen pada September 2018.

Advertising
Advertising

Adapun dalam simulasi dua nama calon presiden, elektabilitas Jokowi mencapai 57 persen dan Prabowo 31,3 persen. Sedangkan yang memilih golput 1,1 persen. Kendati begitu, menurut Burhanuddin, elektabilitas Jokowi belum termasuk kategori aman lantaran pemilihan masih tujuh bulan lagi.

Baca: Pilpres 2019, Ini Kata Prabowo Soal Arah Dukungan Yenny Wahid

Untuk simulasi dua pasangan, Burhanuddin menuturkan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin meraih 57,7 persen suara dan Prabowo - Sandiaga Uno 32,3 persen. "Dengan selisih ini belum masuk kategori sangat aman untuk membungkus kemenangan. Buat pendukung Jokowi, 57 persen harus menjadi pelecut untuk naikin elektabilitas. Sedangkan bagi pendukung Prabowo-Sandi ini bukan akhir perjuangan," ujarnya.

Menurut Burhanuddin, sebanyak 44,8 persen responden menyatakan kecil kemungkinannya mengubah pilihan. Sedangkan 29,5 persen menyatakan sangat kecil kemungkinan. Sebanyak 20,4 persen menyatakan cukup besar kemungkinan dan 4,6 persen responden menyebutkan sangat besar kemungkinan mengubah pilihan presiden.

Survei dilakukan pada 1-6 September 2018 dengan sampel 1.220 responden, yang dipilih berdasarkan metode multistage random sampling. Berdasarkan jumlah responden, margin of error lebih-kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

6 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

9 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

10 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

10 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya