Perindo Laporkan Dana Kampanye Awal ke KPU Rp1 juta

Minggu, 23 September 2018 16:53 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo saat membuka acara pembekalan calon anggota legislatif Partai Perindo di Jakarta, 17 September 2018. Dalam acara ini, Jokowi membagi pengalamannya dalam berpolitik kepada 575 calon legislator DPR Partai Perindo dari berbagai daerah. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Muhammad Sopiyan mengatakan dana awal kampanye partainya hanya Rp1 juta. Dana kampanye itu berada di dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang baru dibuat 10 September 2018.

"Tidak ada kewajiban mengisi itu (rekening) berapa," kata Sopiyan di Gedung KPU, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. Sehingga untuk dana awal hanya diisi Rp1 juta.

Baca: Dana Kampanye Awal Kubu Jokowi - Ma'ruf Rp ...

Sopiyan menuturkan kecilnya dana ini lantaran belum ada aktivitas kampanye. Seiring waktu, kata dia, jumlahnya akan bertambah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan seluruh partai politik peserta pemilu 2019 termasuk para pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK). Wakil seluruh partai politik berdatangan untuk menyerahkan laporannya.

Advertising
Advertising

Baca: Jokowi Beberkan Kiat Sukses Kampanye ke Caleg Perindo

Sopiyan menjanjikan partainya akan melaporkan dana kampanye secara transparan. Ia menjamin pemasukan dan pengeluaran dana kampanye ini akan linier dengan aktivitas nyata di lapangan. "Tidak mungkin kan aktivitas kampanye begitu banyak tapi laporan keuangan cuma segitu."

Partainya, kata dia, tetap mengeluarkan dana kampanye saat beriklan di media massa jaringan MNC Group meski perusahaan ini milik Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. "Itu perusahaan publik, wajib memberikan informasi, dan pertanggungjawaban kepada pemilik saham.”

Simak: Kubu Prabowo - Sandiaga Laporkan Dana ...

Menurut dia, Hary Tanoe tidak secara otomatis memakai seluruh jaringan televisinya. “Nanti kena (tegur) Otoritas Jasa Keuangan. Semua berbayar, pasti semua ada prosesnya," ujar Sopiyan.

Berita terkait

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

51 detik lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

7 jam lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

7 jam lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

21 jam lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

22 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

1 hari lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

1 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

1 hari lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya