Ini Alasan SBY Hengkang dari Deklarasi Kampanye Damai di Monas

Minggu, 23 September 2018 12:58 WIB

Gaya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monas, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. AHY dan SBY memilih pakaian adat Palembang. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menjelaskan Susilo Bambang Yudhoyono merasa tidak nyaman saat Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Pasalnya, relawan pendukung Jokowi sempat meneriaki rombongan SBY.

“Ketika kami melintas rombongan pendukung pak Jokowi meneriaki rombongan pak SBY secara tidak patut, dan kami anggap itu perlakuan yang tidak sewajarnya,” kata Ferdinand pada saat menghadiri acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu 23 September 2018.

Baca: SBY Walkout di Acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019

Merespon hal itu SBY memprotes keras Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara, dengan hengkang dari iring-iringan. Demokrat menilai gagal penyelenggaraan acara ini.

KPU dinilai tidak adil karena membiarkan relawan Jokowi melanggar peraturan yang telah ditetapkan yakni untuk tidak membawa alat peraga kampanye. Menurut Demokrat, relawan tidak seharusnya ada di acara deklarasi kampanye damai. “Ini acara partai, bukan acara relawan,” kata Ferdinand.

Advertising
Advertising

Baca:Asia Sentinel Minta Maaf ke SBY, Demokrat Tetap ke Jalur Hukum

Demokrat sudah mematuhi aturan dengan tidak membawa alat peraga kampanye. SBY merasa terjebak dalam euforia permainan sekelompok relawan pendukung Jokowi. “Dari edaran KPU yang kami terima jelas tidak boleh membawa alat peraga kampanye.”

Ferdinand mengatakan sebelum meninggalkan Monas, SBY berpesan kepadanya untuk menyampaikan kepada publik soal kekecewaannya. Ia mengatakan kepada kader Demokrat untuk tinggal hingga acara selesai, dan mengutus Sekertaris Jenderal partainya, Hinca Panjaitan untuk mewakilinya.

Simak: Protes Partai Demokrat Warnai Deklarasi Damai Kampanye Pemilu

Menurut Ferdinand sampai saat ini belum ada protes yang disampaikan secara langsung dari pihaknya pada KPU. Namun ia mengaku SBY akan mencuitkan hal ini melalui akun twitter pribadinya. “Beliau akan mengeluarkan beberapa twit sebagai protes terbuka,” ucap dia.

Pernyataan Ferdinand berbeda dengan Hinca. Hinca mengatakan telah melayangkan surat protes kepada Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. "Itu protes kami," ucapnya.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

10 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

11 jam lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

14 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 hari lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 hari lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya