Setelah Penetapan Nomor Urut Capres, KPU Ingatkan Kampanye Damai

Reporter

Syafiul Hadi

Editor

Suseno

Sabtu, 22 September 2018 04:01 WIB

Calon presiden Prabowo Subianto (duduk kiri) berbincang dengan capres inkumben Jokowi disaksikan Ma'ruf Amin (kanan) dan Sandiaga Uno saat pengambilan nomor urut capres di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Calon presiden inkumben Jokowi yang berpasangan dengan calon wakil presiden Ma'ruf Amin atau Jokowi - Ma'ruf mendapatkan nomor urut 1. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, setelah penetapan nomor urut calon presiden akan digelar deklarasi kampanye damai. Deklarasi ini dilaksanakan di Monumen Nasional pada Ahad, 23 September 2018.

Baca: Megawati Ingin Lagu Asian Games 2018 Dipakai PDIP Kampanye

"Deklarasi kampanye damai memberi pesan kepada masyarakat dan peserta pemilu bahwa pada masa kampanye kita harus tetap damai," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

Arief mengatakan deklarasi serupa juga digelar di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia. "KPU memerintahkan kepada KPU daerah, tanggal 23 September menjadi hari pertama dimulainya kampanye dengan deklarasi," katanya.

Menurut Arief, mulai 23 September setiap peserta pemilu sudah bisa mencetak dan mempublikasikan alat kampanye kepada masyarakat. "Jangan saling menghujat dan jangan saling menghina,” kata dia. “Tampilkan program visi misi Anda untuk mendapatkan keyakinan masyarakat akan memilih Anda."

Pada pengambilan nomor urut Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin atau Jokowi - Ma'ruf mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno atau Prabowo – Sandi mengantongi nomor urut 2.

Baca: Rizieq Usul Kampanye di Mimbar Dakwah, Sandiaga: Kami Ikut Aturan

Dua pasangan capres-cawapres itu akan hadir dalam deklarasi kampanye damai Ahad ini. Selain itu, deklarasi ini akan diikuti juga oleh partai peserta pemilu, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Acara juga dihadiri perwakilan pemerintah seperti Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan TNI dan Polri.

Berita terkait

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

32 menit lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

45 menit lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

2 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

2 jam lalu

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

PDIP menggugat KPU karena dinilai keliru dalam menghitung suara PAN di gelaran Pileg Kalsel.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

2 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

2 jam lalu

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 jam lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

5 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

Tim Hukum PDIP juga akan mengikuti arahan dari Hakim PTUN mengenai berkas apa yang dibutuhkan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

5 jam lalu

Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

Charles pesimistis hakim PTUN bakal mengabulkan petitum PDIP untuk menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

9 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

Tim Hukum PDIP menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran. Perubahan PKPU dilakukan tanpa proses di DPR.

Baca Selengkapnya