TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi partai politik pengusung dan pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno memastikan tak akan ada kepala daerah yang terlibat dalam tim pemenangan untuk pemilihan presiden 2019.

Baca: Nama Koalisi Dicela PSI, Kubu Prabowo: Kritik Tak Substansif

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan bahwa menunjuk seorang kepala daerah untuk berperan di dalam tim pemenangan akan menimbulkan banyak dampak buruk. Menurut Eddy itu alasan kenapa koalisinya tidak menginginkan hal itu.

“Kami tidak mau, (karena) bukan hanya beban pekerjaannya terbelah, tapi dengan menjadi juru kampanye juga otomatis membentuk persepsi di masyarakat dan menunjukan adanya keberpihakan,” tutur Eddy di markas pemenangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu 19 September 2018.

Eddy menyarankan para kepala daerah untuk fokus di daerahnya masing-masing. Namun bagi kepala daerah yang sekaligus menjabat sebagai ketua DPD dan DPW memang diberikan target untuk mengamankan suara bagi partai. Untuk kasus ini, mereka akan lebih dulu mengadakan dialog dan mencari tindakan apa yang akan diambil selanjutnya.

Baca: Gubernur NTB Zulkieflimansyah Ogah Jadi Timses Jokowi

Senada dengan Eddy, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menegaskan tidak akan mengkuti jejak kubu Jokowi yang merekrut kepala daerah. Ia menuturkan pihaknya tak mau ikut menggunakan instrumen kekuasaan di daerah, karena ingin memberikan edukasi demokrasi untuk masyarakat.

Koalisi Prabowo, menurut Priyo, akan membebaskan kepala daerah yang ingin berkontribusi, tanpa masuk secara formal dalam tim pemenangan. “Bahwa beliau-beliau (kepala daerah) nanti akan bergerak dengan caranya, biarkanlah,” kata dia.

Berbeda dengan kubu Prabowo, kubu pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin akan memasukkan kepala daerah ke dalam struktur tim pemenangan. "Para kepala daerah ini tidak akan menjadi ketua, mereka bisa menempati posisi pengarah teritorial," ujar Sekretaris Tim Kampanye Nasional kubu Jokowi, Hasto Kristiyanto, Rabu, 12 September 2018.

Sejauh ini sejumlah kepala daerah telah menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi - Ma'ruf. Mereka diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

FIKRI ARIGI | DEWI NURITA