Kata Bawaslu Soal Iklan Jokowi di Bioskop

Jumat, 14 September 2018 06:04 WIB

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan saat berbicara kepada awak media di kantornya, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan enggan berkomentar banyak soal iklan di bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan oleh Presiden Joko Widodo. Iklan tersebut menjadi perbincangan karena dinilai sebagai bentuk kampanye bagi Jokowi sebagai inkumben.

Abhan tak mau menyebutkan iklan tersebut merupakan kampanye capres Jokowi atau tidak. Menurut dia, sampai saat ini belum ada penetapan calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti pilpres 2019.

Baca: PKB: Koalisi Prabowo Jangan Panik Soal Iklan Jokowi di Bioskop

"Sampai hari ini kan belum ada peserta pemilu pilpres, baru nanti tanggal 20 September penetapan. Kita lihat setelah penetapan," kata Abhan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis, 13 September 2018.

Iklan di bioskop yang berisi video pembangunan bendungan ramai dibahas di media sosial. Iklan tersebut berisikan bagaimana pembangunan beberapa bendungan di Indonesia. Di akhir iklan, ada kutipan dari Presiden Joko Widodo yang diikuti dengan tagar #MENUJUINDONESIAMAJU.

Advertising
Advertising

Wakil Ketua DPR Fadli Zon turut mengkritik penayangan iklan ini di bioskop. Melalui akun Twitter-nya, dia menuliskan agar sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop.

Baca: Kominfo Soal Iklan Jokowi di Bioskop, Bukan Kampanye Tapi...

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan iklan tersebut merupakan bagian dari kerja Kemenkominfo sebagai humas pemerintah. Sebagai humas, kata dia, Kemenkominfo memang bertugas menunjukkan capaian pemerintah.

"Kemenkominfo selalu berupaya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan dan capaian, baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yg tersedia, termasuk melalui iklan layanan masyarakat," ujar Fernandus, Rabu, 12 September 2018.

Ferdinandus juga membantah jika iklan di bioskop itu dikaitkan dengan kampanye Jokowi yang akan maju kembali dalam pilpres 2019. "Itu bukan kampanye. Kemenkominfo menjalankan amanat undang-undang sebagai humas pemerintah," ujarnya.

Baca: Wakil Ketua MPR Dukung Pencopotan Iklan Jokowi di Bioskop

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 jam lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

1 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

2 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

4 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

5 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

6 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

6 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya