Pengamat: Partai Demokrat akan Lebih Untung Jika Jokowi Menang

Reporter

Syafiul Hadi

Senin, 10 September 2018 15:15 WIB

Ketua Satuan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY turut mengantar pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, ke kantor KPU, Jumat, 10 Agustus 2018. Partai Demokrat termasuk partai yang mendukung pasangan ini untuk maju dalam pilpres 2019. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai Partai Demokrat akan lebih diuntungkan jika pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin menang ketimbang pasangan Prabowo - Sandiaga Uno. "Tidak strategis bagi Demokrat, bagi AHY, kalau Prabowo-Sandi menang," ujar Qodari saat dihubungi Tempo, Senin, 10 September 2018. Hal ini, melihat situasi kader Demokrat di beberapa daerah mendukung pasangan inkumben.

Menurut Qodari, jika Prabowo dan Sandi menang, maka Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY akan sulit mendapatkan panggung politik ke depan.
Jika Prabowo menang pada 2019, diperkirakan akan maju lagi pada 2024. Berikutnya, pada 2029 ganti Sandiaga yang maju. Kalau Sandiaga terpilih 2029, ia bisa maju lagi pada 2034. “Jadi empat kali pemilu, 20 tahun ke depan, AHY gigit jari," ujar dia.

Baca:
Kader Partai Demokrat di 4 Provinsi Dibolehkan ...
Kader Demokrat di Daerah Tidak Solid Dukung ...

Dengan adanya kader yang mendukung Jokowi, Demokrat, khususnya AHY akan dilirik. AHY, kata dia, bisa dilirik untuk jadi menteri dalam kabinet Jokowi. Demokrat masih menyimpan harapan. “Kalau Jokowi menang, Demokrat akan diakomodasi di kabinet, minimal AHY tetap digandeng."

Menurut Qodari, akan lebih menguntungkan bagi Demokrat dan AHY bila Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menang. Sebab, Jokowi sudah tak punya kesempatan maju kembali, sedangkan Ma'ruf sudah terlalu senior dan bukan kader partai. AHY akan rugi besar kalau Prabowo dan Sandi yang menang. “Sama dengan menutup atau membunuh karier politiknya sendiri."

Baca:SBY Bakal Sampaikan Pidato Politik di Puncak ...

Qodari berpendapat, ada ketidaknyamanan Partai Demokrat dalam proses koalisi yang terjadi dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menurut dia, Demokrat kecewa dengan proses koalisi namun tak memiliki pilihan lain. "Mau balik ke Jokowi sudah susah, waktunya juga sudah mepet, tetapi dengan Prabowo juga tak happy," ucapnya.

Belakangan, Demokrat sedang menimbang kebijakan khusus berupa pemberian dispensasi bagi kadernya di empat provinsi untuk tetap mendukung Jokowi pada Pileg dan Pilpres 2019. Mereka tak diwajibkan menyuarakan dukungan pada Prabowo - Sandiaga Uno, meski secara resmi Demokrat berkoalisi dengan pasangan ini.

Simak: Harapan Kader di Ultah SBY dan Demokrat Hari Ini

Sejumlah politikus Partai Demokrat di daerah yang menyuarakan dukungan kepada calon pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin antara lain: Ketua Pengurus Demokrat Provinsi Jawa Timur, Soekarwo; Ketua Majelis Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Deddy Mizwar; Ketua Pengurus Demokrat Provinsi Papua, Lukas Enembe; dan Ketua Pengurus Demokrat provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang Zainul Madji

SYAFIUL HADI | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

7 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

9 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

11 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

20 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

21 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

21 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya