Temukan 25 Juta Data Ganda, Koalisi Prabowo Tolak Penetapan DPT

Selasa, 4 September 2018 06:44 WIB

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres dalam pilpres 2019 dengan dukungan tiga partai koalisi, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Adapun Partai Demokrat tak ikut dalam deklarasi itu. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan DPT itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 September mendatang.

Baca juga: KPU Umumkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 185 Juta

"Setelah bertukar informasi kami dapati memang ada hal-hal yang memerlukan klarifikasi lebih dalam dari KPU sebelum adanya penetapan tersebut," kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Senin, 3 September 2018.

Mustafa menuturkan, koalisi sudah menerima data awal jumlah DPT sebanyak 137.356.266. Dari angka tersebut, kata dia, koalisi menemukan terdapat data ganda sebanyak 25.410.615. Mustafa mengklaim data ganda itu ditemukan di sejumlah daerah pemilihan.

"Bahkan satu nama tercatat tergandakan sampai sebelas kali dalam satu TPS," kata dia.

Baca juga: Gabung Koalisi Prabowo, Demokrat Siap Bergerak Full Team

Mustafa melanjutkan, koalisi mendengar KPU sudah memiliki data mutakhir DPT sebanyak 185.994.374. Dia pun meminta KPU merapikan data itu terlebih dulu dan menyerahkannya kepada setiap partai agar bisa diteliti lagi.

Advertising
Advertising

"Bisa dibayangkan dari 137 juta saja sudah 25 juta. Ini bayangkan kalau sudah bertambah apakah ada yang tergandakan lagi atau ada temuan-temuan yang lain, itu yang kami ingin klarifikasi bersama-sama," ujarnya.

Dia melanjutkan, 25 juta suara pemilih setara dengan 18 persen suara sah nasional atau 104 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, koalisi menilai hal tersebut perlu diklarifikasi sebab signifikan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 nanti.

Baca juga: Gerakan #2019GantiPresiden Tak Bisa Masuk Koalisi Prabowo

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan temuan 25 juta pemilih ganda tersebut mencengangkan. Dia pun mendesak KPU menyerahkan data mutakhir kepada setiap partai sebelum rapat pleno membahas DPT digelar pada Rabu, 5 September nanti.

"Kami minta KPU menyerahkan dulu 185 juta daftar kepada kami, sehingga kami bisa melakukan penyisiran terlebih dulu," kata Muzani di lokasi yang sama.

Hal ini disampaikan para sekjen koalisi Prabowo-Sandiaga seusai mengadakan pertemuan di The Capital, SCBD, Jakarta Selatan. Sempat Hadir pula dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan sebagai sahibulbait, serta Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno.

"Tadi juga dihadiri cawapres kami Sandiaga Uno tapi beliau meninggalkan tempat terlebih dahulu," kata Eddy Soeparno di lokasi yang sama.

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

28 menit lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

57 menit lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

1 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

2 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

2 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

4 jam lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

4 jam lalu

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

Menurut Adi, menteri toxic yang dimaksud Luhut bisa menjadi racun bagi presiden dan merugikan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

5 jam lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya