Koalisi Prabowo Ambil Sikap Soal #2019GantiPresiden Pekan Depan
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Endri Kurniawati
Selasa, 28 Agustus 2018 13:33 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan para pimpinan partai koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan merumuskan sikap terhadap gerakan #2019GantiPresiden pada pertemuan Senin pekan depan, 3 September.2018. "Tadi malam kami bicara itu juga dan mudah-mudahan hari Senin kami bisa menyampaikan pikiran kami yang utuh dari empat partai," kata Hinca di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.
Partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga juga membahas hal ini di Hotel Aston, Jakarta Selatan pada Senin malam, 27 Agustus 2018.
Baca:
KPU: Fenomena #2019GantiPresiden Sama ...
Ketua MPR: Melarang #2019GantiPresiden ...
Hinca enggan membeberkan kemungkinan rumusan sikap koalisi Prabowo terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Namun, dia tak menampik isu itu perlu diperhatikan oleh partai-partai politik pengusung koalisi Prabowo - Sandiaga.
Pada intinya, kata Hinca, partai koalisi sepakat kebebasan berpendapat harus mendapat tempat dalam demokrasi. Koalisi pun berpendapat, berbagai penolakan terhadap aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden yang marak belakangan ini sebagai hal yang mencederai demokrasi.
Baca: Soal Pelarangan #2019GantiPresiden, Luhut ...
Sepanjang akhir pekan lalu, rencana aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden ditolak di Surabaya, Pekanbaru, dan Bangka Belitung. Hinca mengkritik sikap kepolisian daerah di provinsi-provinsi itu yang memilih membubarkan aksi dan deklarasi, bukannya memastikan aksi berjalan lancar dan damai.
Simak: Sandiaga: Kelompok #2019GantiPresiden Lebih ...
"Kalau ada beda pendapat di masyarakat, di situlah polisi sebagai alat negara untuk membuat pengamanan yang cukup, tapi tidak melarangnya," kata dia.
Kendati mendukung kebebasan berpendapat, Hinca tak secara tegas menyatakan Demokrat sepakat ihwal pesan yang dibawa #2019GantiPresiden itu. Dia mengatakan Demokrat hanya ingin memastikan kebebasan berpendapat diberi ruang dan dijamin oleh aparat negara. "Monggo saja, saya tidak mengomentari itu (gerakannya), kami mengomentari kebebasan berpendapatnya," kata Hinca.
