PPP: Koalisi Jokowi Terbuka terhadap Partai Baru, Asalkan...

Reporter

Syafiul Hadi

Selasa, 7 Agustus 2018 18:23 WIB

Sembilan sekretaris jenderal atau Sekjen partai koalisi pengusung Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyambangi kantor Komisi Pemilhan Umum atau KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 14.00 WIB, Selasa, 7 Agustus 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partai koalisi Jokowi tak menutup kemungkinan jika ada partai lain yang ingin bergabung. Ia yakin hal itu tidak akan merusak konsolidasi koalisi yang telah terjalin.

"Tidak akan mengubah konfigurasi apapun," ujar Arsul saat kunjungan partai koalisi Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, 7 Agustus 2018.

Baca:
9 Sekjen Partai Koalisi Jokowi ke KPU, PPP: Belum Ada Cawapres

Koalisi Jokowi akan Rampungkan Nawacita II Sebelum Daftar ke KPU

Arsul mengatakan masuknya tambahan partai pendukung Jokowi tidak akan mengubah kesepakatan antara partai koalisi. Sebab, kata dia, selama ini sembilan partai pendukung Jokowi tak pernah berbicara mengenai pembagian kekuasaan. "Logikanya konfigurasi akan berubah kalau yang sudah ada power sharing dengan Pak Jokowi. Kami enggak ada itu (power sharing)."

Menurut Arsul, partai yang akan bergabung akan menyesuaikan dengan kultur yang sudah terbangun di koalisi. Namun, dia menegaskan partai itu tak boleh mengajukan syarat seperti pembagian kekuasaan. "Misalnya, ada partai baru nuntut mau masuk kalau dapat portofolio sekian, itu kami keberatan."

Baca:Sekjen Partai Koalisi Jokowi akan Datangi KPU Hari Ini

Meski demikian, Arsul mengatakan koalisi tetap akan melibatkan partai yang baru masuk itu dalam pembahasan visi misi Jokowi. Partai itu akan mempunyai hak yang sama dengan partai koalisi lain. "Mereka juga punya akses yang sama dengan kami untuk Nawacita Jilid II."

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kemungkinan akan ada satu partai tambahan dalam koalisi pendukung Jokowi. Sehingga, koalisi pengusung Jokowi akan genap berjumlah 10 partai.

Simak: Pintu Masih Terbuka untuk PAN di Koalisi Jokowi

Saat ini ada sembilan parpol yang tergabung dalam koalisi Jokowi. Mereka adalah PPP, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Perindo.

Adapun, kubu lain yang sudah berkoalisi adalah Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Sedangkan, beberapa partai lain seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) masih belum menentukan ke kubu mana mereka akan berlabuh.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

13 menit lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

9 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

9 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

9 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

10 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Setelah Gagal Masuk Senayan, Krisdayanti Bersiap Maju Pilwakot Batu Berikut Perjalanan Politiknya

10 jam lalu

Setelah Gagal Masuk Senayan, Krisdayanti Bersiap Maju Pilwakot Batu Berikut Perjalanan Politiknya

Karier politik Krisdayanti setelah gagal masuk Senayan kabar terakhir bersiap maju kandidat calon Wali Kota Batu dari PDIP.

Baca Selengkapnya

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

11 jam lalu

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

12 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

12 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya