KPU Harap MK Segera Putuskan Uji Materi Masa Jabatan Wapres

Minggu, 5 Agustus 2018 08:00 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengecek persiapan ruangan pendaftaran capres-cawapres untuk Pemilu 2019, Sabtu, 4 Agustus 2018. Pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 4-10 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum berharap Mahkamah Konstitusi segera memutuskan uji materi masa jabatan wapres sebelum masa pendaftaran pasangan calon untuk pilpres 2019 berakhir. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan keputusan sebelum pendaftaran akan mempermudah KPU dalam menjalankan isi putusan.

"Jadi apapun perintahnya penyesuaian (putusan) agak mudah," kata Arief kepada awak media di kantor KPU, Jakarta, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Baca: JK Soal Gugatan Masa Jabatan Wapres: Jangan Diputus Jam 12 Malam

Menurut Arief, jika keputusan keluar setelah tahap pendaftaran, maka KPU akan lebih sulit menyesuaikannya. Sebab KPU masih belum mengetahui bagaimana isi putusan itu. "Kalau perintahnya untuk pemilu berikutnya tidak masalah. Tetapi, kalau untuk pemilu sekarang maka KPU penyesuaiannya agak ribet," kata dia.

Arief mengatakan banyak hal yang harus diperhitungkan KPU jika putusan keluar setelah tahap pendaftaran. Menurut dia, hal itu juga berpotensi mengubah tahapan pemilu yang telah disusun. "Misalnya, bisa saja kampanyenya nanti tak bersamaan karena yang lain targetnya 23 September sudah ditetapkan," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca: Jimly: MK Berpolitik Kalau Percepat Putusan Masa Jabatan Wapres

Meski begitu, Arief mengatakan KPU tetap siap menjalankan apapun isi putusan MK terkait uji materi jabatan wapres. "Jadi sebenarnya jauh lebih berpengaruh apa bunyi isi putusan, bukan kapan putusannya," kata dia.

Partai Perindo mendaftarkan uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Juli lalu. Perindo mempermasalahkan pasal ini karena dianggap membatasi masa jabatan wapres sebanyak dua periode, baik berturut-turut maupun tidak.

Pengajuan uji materi masa jabatan wapres ini berpotensi membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK berpeluang maju kembali pada jabatan yang sama untuk pilpres 2019. Belakangan, JK juga telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi ini. Dia juga berharap MK dapat segera mengeluarkan putusannya. "Mudah-mudahan sebelum tanggal 10 Agustus. Mau jam 10 pagi, silakan. Yang penting jangan tanggal 10 jam 12 malam," kata dia, Kamis, 3 Agustus 2018.

Baca: Relawan Jokowi Kritik Uji Materi Masa Jabatan Wapres

Berita terkait

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

1 jam lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

3 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

6 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

9 jam lalu

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

10 jam lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

12 jam lalu

Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

Sengketa Pileg 2024 di MK tidak hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Apa saja gugatannya?

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

12 jam lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

MK Siapkan 3 Panel untuk Sengketa Pileg, ini Komposisi Hakimnya

13 jam lalu

MK Siapkan 3 Panel untuk Sengketa Pileg, ini Komposisi Hakimnya

Hari ini MK mulai menyidangkan sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Hakim MK Arsul Sani Tangani Sengketa Pileg PPP, Boleh atau Tidak?

13 jam lalu

Kontroversi Hakim MK Arsul Sani Tangani Sengketa Pileg PPP, Boleh atau Tidak?

Hakim MK Arsul Sani diperbolehkan menangani sengketa pileg terkait dengan PPP. Padahal sebelum jadi hakim MK, Arsul adalah politikus partai tersebut.

Baca Selengkapnya