KPU Berharap Pendaftaran Capres Tidak Dilakukan Bersamaan

Reporter

Syafiul Hadi

Sabtu, 4 Agustus 2018 17:12 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengecek persiapan ruangan pendaftaran capres-cawapres untuk Pemilu 2019, Sabtu, 4 Agustus 2018. Pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 4-10 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengusulkan kepada koalisi partai politik agar saling berkoordinasi sebelum mendaftarkan pasangan capres-cawapres yang mereka dukung. Arief berharap pendaftaran tak dilakukan dalam waktu bersamaan.

"Sebaiknya iya (koordinasi). Karena kalau crowded di satu waktu, bukan hanya repot untuk KPU, tapi repot untuk semua," ujar Arief di kantornya, Jakarta, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Baca: KPU Antisipasi Kedatangan Massa Pendukung Capres Saat Pendaftaran

Arief menuturkan koordinasi di antara pasangan calon bertujuan agar ada jeda waktu saat pendaftaran. Jeda waktu ini, kata dia, dibutuhkan untuk memperlancar proses pendaftaran di KPU. "Agar proses di sini sudah selesai, pendukung sudah pulang, jadi bisa lancar. Untuk ketertiban saja," katanya.

Menurut Arief, kemungkinan jeda waktu yang dibutuhkan satu pasangan ke pasangan lain sekitar dua jam. Jeda ini, menurut dia, ideal untuk memberikan peluang setiap pasangan calon menyelesaikan proses pendaftarannya di KPU. "Misal pendaftar pertama datang pukul 13.00 WIB, maka kalau yang kedua mau mendaftar itu sebaiknya dua jam sebelum atau sesudah itu," ucapnya.

Selain itu, KPU juga mengantisipasi banyaknya massa pendukung yang mengantarkan pasangan capres-cawapres nanti. Arief berujar KPU akan membatasi jumlah masa pendukung yang masuk ke dalam halaman sebanyak 170 orang.

Simak: KPU Tunjuk Rumah Sakit Ini untuk Cek Kesehatan Capres - Cawapres

"Dari 170 orang itu, nanti 120 orang akan berhenti di halaman parkir bawah. Yang 50 orang dipersilakan naik ke lantai dua," tuturnya. "Proses pendaftaran dilakukan di lantai dua."

Masa pendaftaran pasangan capres-cawapres dimulai pada 4-10 Agustus 2018. Hingga saat ini, baik dari kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto belum mengumumkan kapan akan melakukan pendaftaran capres dan cawapres ke KPU.

Berita terkait

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

4 jam lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

9 jam lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

9 jam lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

11 jam lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

12 jam lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

12 jam lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

14 jam lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

15 jam lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

16 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya