PKB Dorong Jokowi Segera Mendaftarkan Diri Sebagai Capres ke KPU

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 2 Agustus 2018 14:18 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama para ulama dalam acara Dzikir dan Doa Bersama untuk Bangsa di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018. Acara ini digelar sebagai rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-73. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mendaftarkan diri sebagai calon presiden inkumben ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kalau bisa, mendaftar lebih awal . Pembukaan pendaftaran tanggal 4 Agustus," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 2 Agustus 2018.

Baca juga: Pergerakan Kubu Jokowi dan Prabowo Menjelang Pendaftaran Pilpres

Jazilul membantah bahwa hal tersebut diusulkan agar PKB memiliki waktu untuk mengalihkan dukungan, jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak dipilih menjadi cawapres Jokowi. Melainkan, ujar Jazilul, agar partai-partai pendukung terikat secara administratif.

"Kalau sudah daftar ke KPU kan enggak bisa cabut dukungan. Kalau ada yang curiga PKB mau keluar (koalisi Jokowi), semua partai bisa keluar sebelum mendaftar ke KPU," ujar Jazilul.

Hingga saat ini, PKB sudah menyatakan bergabung dengan partai koalisi pendukung Jokowi. Sementara, koalisi pendukung Jokowi saat ini belum memutuskan terkait dengan cawapres. Namun, Cak Imin optimistis dirinya akan dipilih menjadi cawapres Presiden Jokowi untuk pemilihan presiden 2019 nanti.

Advertising
Advertising

Baca juga: Masih Pede Dipilih Jokowi, Cak Imin: Saya Wapres, Semua Beres

Lusa, 4 Agustus 2018, Cak Imin akan bertemu dengan para kiai Nahdlatul Ulama (NU) untuk finalisasi dukungan kepada Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. Jazilul mengatakan, salah satu yang akan dibahas dalam pertemuan itu adalah opsi-opsi yang akan diambil jika Cak Imin tidak dipilih menjadi cawapres Jokowi.

"Karena mereka (Kiai NU) yang memberi mandat. Jadi nanti mereka yang memutuskan apakah masih mau terus ke Pak Jokowi atau ke yang lain (jika Cak Imin tidak dipilih cawapres)," ujar Jazilul.

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

18 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

19 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya