Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbincang dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri pada Senin, 30 Juli 2018. Foto: Istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Penolakan Ustaz Abdul Somad atas keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional menjadikan nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai satu-satunya bakal calon wakil presiden atau cawapres Prabowo yang diusulkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada Pilpres 2019. "Dua pasangan yang direkomendasikan GNPF ini saling melengkapi dari tokoh nasionalis-religius," kata Ketua Umum GNPF Yusuf Martak di Hotel Menara Penisula, Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2018.
Lelaki kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 17 Juli 1954 itu bukan orang baru di pemerintahan. Namanya masuk dalam jajaran kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika Partai Keadilan Sejahtera, partainya berkoalisi dengan Partai Demokrat.
Berikut jejak Salim di pemerintahan dan dunia politik:
Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Kesultanan Oman sejak Desember 2005 menggantikan Muhammad Maftuh Basyuni.
Pada 22 Oktober 2009 Salim menjabat sebagai Menteri Sosial. Saat menjadi Menteri Sosial Salim pernah menghimbau masyarakat untuk tidak memberi uang kepada pengemis. “Kalau dikasih uang, tidak mendidik juga. Kalau terus saja meminta-minta, mereka tidak mau kerja,” kata dia kepada wartawan, dalam silaturahmi Ramadhan di Karanganyar, Jumat, 27 Agustus 2010.
Di lingkungan internal PKS, Salim menempati posisi strategis:
10 Agustus 2015, PKS mengumumkan nama-nama pimpinan Majelis Syura periode 2015-2020. Hasil musyawarah memutuskan Salim Segaf Aljufri sebagai Ketua Majelis Syura PKS menggantikan Hilmi Aminudin yang sudah dua periode menjabat sebagai pimpinan tertinggi partai.Salim terpilih berdasarkan musyawarah mufakat yang melibatkan 69 orang anggota majelis syura dari 34 provinsi di Indonesia.
Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Doktor bidang hukum islam (syariah) dari Universitas Islam Madinah, Arab Saudi itu juga pernah menjabat:
