Demokrat: Kami Tidak Mau Membebek, Mengikuti Titah Megawati

Kamis, 26 Juli 2018 13:06 WIB

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam, 24 Juli 2018. Zulkifli tiba sekitar pukul 19.48 WIB di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta. Dok.Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik mengatakan partainya tidak mau begitu saja mengikuti kehendak PDIP dalam hal ini Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. "Mereka katanya ingin mengumumkan cawapres di menit terakhir pendaftaran," kata Rachland, Kamis, 26 Juli 2018.

Simak: Demokrat: Jokowi dan Megawati Bermain Curang

Rachland menilai taktik politik dengan mengumumkan kandidat di menit-menit terakhir bakal merusak demokrasi. Sebab, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menilai kepantasan figur cawapres. "Ini juga taktik yang datang dari kesombongan karena menyuruh partai politik lain membebek, mengikuti kehendak atau titah Jokowi dan Megawati," kata Rachland.

Rachland mengatakan Demokrat menolak komunikasi politik seperti itu. Menurut dia, Demokrat menginginkan hubungan sejajar dan saling menghormati.

Sehingga, kata Rachland, bila Jokowi menghendaki Demokrat bergabung, ia perlu memberitahu siapa cawapres yang dipilih. Agar Demokrat bisa ikut menilai dan menakar kepantasannya.

Advertising
Advertising

Misalnya, Rachlan melanjutkan, apakah figur itu mampu mengisi kekurangan-kekurangan Jokowi dalam bidang pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Atau kapabilitas dalam bidang-bidang lain yang membuat figur itu pantas," kata Rachland.

"Tidak bisa Jokowi dan Megawati memanggil kami masuk, menyuruh kami diam dan ikut saja pada kehendak mereka, dengan iming-iming kursi kabinet bagi Demokrat," katanya. "Kami harus diyakinkan bahwa pilihan yang diambil mereka benar."

Baca juga: PDIP: SBY Selalu Ragu-ragu, Jangan Salahkan Megawati

Pernyataan Rachland ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto jengkel sebab SBY menyebut Demokrat tidak bisa mendukung Jokowi karena dihalang-halangi partai koalisi lain. "Padahal karena SBY ragu-ragu," kata Hasto.

Berita terkait

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

3 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

4 jam lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

6 jam lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

6 jam lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

8 jam lalu

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

9 jam lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

10 jam lalu

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya