TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai Presiden Terpilih Joko Widodo alias Jokowi perlu memperhatikan soliditas koalisinya setelah merebaknya isu keretakan pascapertemuan Teuku Umar vs Gondangdia. Menurut Adi, kegaduhan koalisi akan mengganggu Jokowi dalam menyusun dan menjalankan pemerintahannya ke depan.
"Jokowi tentu sangat perlu memperhatikan soliditas koalisi demi mempermudah merealisasikan janji politiknya," kata Adi kepada Tempo, Kamis, 25 Juli 2019.
Adi menuturkan, dua pertemuan berbeda, yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tiga ketua umum partai, telah menandakan potensi goyahnya koalisi Jokowi.
Megawati dan Prabowo bertemu di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin, 24 Juli. Sedangkan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa berlangsung Senin, 22 Juli di DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat.
"Pertemuan Gondangdia dan pertemuan Teuku Umar Megapro (Megawati-Prabowo) tentu menjadi tanda jelas soal potensi goyahnya koalisi pendukung Jokowi," kata Adi.
Pemicunya, kata Adi, PDIP dan keempat partai lain berbeda pandangan dalam memperlakukan pihak ketiga, yakni Partai Gerindra. Grup Gondangdia tegas tak mau Gerindra masuk koalisi Jokowi. "Sementara Teuku Umar terlihat membuka hati untuk mengajak Gerindra."
Adi menyebut 'perang saudara' di internal koalisi memang menjadi fenomena biasa di pemilihan umum pascareformasi. Dia mengatakan desain politik yang ada memang memungkinkan insoliditas internal koalisi karena banyaknya kolam kepentingan di dalamnya.
Dalam konteks periode kedua pemerintahan Jokowi, kata Adi, basis koalisi Jokowi berpotensi rapuh. Sebab, partai politik cenderung bermanuver masing-masing demi kepentingan pemilihan presiden 2024. "Mereka ini akan melakukan apa saja untuk membangun citra positif sebagai pemosisian lima tahun mendatang."
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko tak menampik pergerakan para pimpinan partai bisa mengganggu kekompakan dalam koalisi. Namun dia mengklaim soliditas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja itu masih terjaga.
"Sampai saat ini kami masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ
