TEMPO.CO, Jakarta-Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat usulan rekonsilasi Partai Gerinda dengan syarat dapat posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ia nilai sulit karena harus menyaingi Partai Golkar.
"Gerindra mengatasnamakan rekonsiliasi, agak berat karena Golkar akan ngotot untuk mendapatkan kursi itu. Bahkan Golkar mematok harga mati sebenarnya," ujar Adi Prayitno, di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2019.
Ketua MPR, lanjut dia, sah-sah saja bagi parpol yang mengklaim, namun harus ada ukuran realistisnya karena Golkar serta PKB sebagai parpol pendukung Presiden terpilih Joko Widodo sama-sama menginginkan posisi tersebut.
"Golkar merasa pantas mendapatkan kursi itu, karena selain perolehan suara pada pileg dan all out mendukung Presiden. Jadi susah kemungkinan bagi Gerindra untuk mendapatkan peluangnya,” katanya lagi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan, pertama-tama harus diwujudkan para wakil rakyat terutama para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR. Karena itu, ia mengusulkan Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertainya belum membahas terkait kursi pimpinan di legislatif. "Sampai saat ini Gerindra belum membahas kursi pimpinan di legislatif, yaitu DPR RI dan MPR RI karena waktunya masih lama," kata Dasco.
