Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Diminta Tolak Syarat Rekonsiliasi Pemulangan Rizieq Shihab

Reporter

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional) Bara Hasibuan menyarankan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak syarat rekonsiliasi, yaitu pemulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Menurut dia, rekonsiliasi dan urusan kepulangan pemimpin Front Pembela Islan atau tersebut hal yang berbeda.

Baca: Imigrasi Siap Bantu Rizieq Shihab Pulang, Nagara Tak Menghalangi

"Saya ingin menyerukan kepada Presiden untuk menolak persyaratan rekonsiliasi tersebut karena bisa menjadi preseden buruk dalam pemilihan presiden berikutnya," kata Bara di kompleks DPR Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Bara mengatakan bahwa ide rekonsiliasi dan pemulangan Rizieq tidak bisa dikompromikan. Kasus Rizieq adalah persoalan hukum yang tidak bisa diintervensi kepentingan politik.

Sedangkan rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 merupakan masalah politik yang memang dibutuhkan sebagai suatu tradisi dalam demokrasi. "Pilpres 2019 berlangsung sangat panas, menimbulkan luka dan polarisasi di tengah masyarakat, sehingga perlu suatu tindakan simbolis berupa rekonsiliasi politik," kata Bara.

Bara menilai, apabila langkah rekonsiliasi itu dicampuri dengan ide pemulangan Rizieq, itu bentuk pengkhianatan atas ide rekonsiliasi. Sebab, kata dia, rekonsiliasi bisa berhasil dan terlaksana jika ada sikap kebesaran hati yang ditunjukkan pihak kalah. "Seharusnya rekonsiliasi tidak mengajukan persyaratan apa pun dari pihak yang kalah."

"Kebesaran hati itu belum ditunjukkan secara penuh oleh pihak Prabowo. Misalnya belum memberikan ucapan selamat kepada Jokowi, belum mengajak para pendukungnya meninggalkan perbedaan dan meninggalkan sikap-sikap yang bermusuhan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masih menurut Bara, apa yang terjadi terhadap Rizieq Shihab adalah masalah hukum dan prosesnya harus ditangani secara hukum. Seandainya permintaan pemulangan itu dipenuhi Jokowi, akan menimbulkan kesan bahwa kasus Rizieq bagian dari permainan politik dan itu tidak baik.

Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno punya alasan. Salah satunya adalah ke depannya tidak ada yang merasa terzolimi.

Baca juga: PSI Sindir Dahnil soal Rizieq Shihab Jadi Syarat Rekonsiliasi 

Syarat rekonsiliasi, kata Andre, yaitu pemulangan Rizieq Shihab dan pembebasan orang-orang yang ditahan kepolisian karena berbagai kasus dalam Pemilu 2019. "Salah satu harapan kami bisa rekonsiliasi adalah jangan ada yang merasa masih dizolimi," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.

Andre mengatakan, terserah pihak lain berkomentar apa saja, yang pasti dalam proses rekonsiliasi jangan sampai ada yang merasa terzolimi. Menurutnya, pendukung Prabowo menginginkan negara ini bersatu dan kembali rukun. "Kami mau silaturahim dan guyub, seluruh kasus dan beban yang ada harus bisa terselesaikan," ujarnya.

Rizieq Shihab saat ini bermukim di Mekkah, Arab Saudi. Dia memilih tinggal di luar negeri sejak terjerat sejumlah kasus, salah satunya chat mesum. Kasus ini dihentikan pada Juni 2018 oleh Kepolisian, namun Rizieq tetap belum mau kembali ke Tanah Air. Saat kampanye, Prabowo Subianto berjanji akan menjemput Rizieq pulang apabila menang Pilpres 2019. Setelah pilpres usai muncullah gagasan rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Deklarasi Perang Judi Online: Satgas Segera Rampung

7 jam lalu

Banyak orang melakukan judi online karena ingin kaya secara instan. Padahal, ada banyak bahaya judi online. Mulai dari masalah finansial hingga kesehatan. Foto: Canva
Jokowi Deklarasi Perang Judi Online: Satgas Segera Rampung

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah secara serius memberantas judi online.


Jokowi Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Judi, Jangan Judi, Jangan Judi Online

7 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Jokowi Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Judi, Jangan Judi, Jangan Judi Online

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti masalah sosial yang timbul akibat judi online.


Majelis Rakyat Papua Usul ke Jokowi Pertimbangkan Pemekaran Mimika

9 jam lalu

Agustinus Anggaibak, Ketua Majelis Rakyat Papua, Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua memberikan keterangan  usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Majelis Rakyat Papua Usul ke Jokowi Pertimbangkan Pemekaran Mimika

Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak, mengklaim pemekaran dibutuhkan demi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan usai bertemu Jokowi.


Jokowi Buka Jakarta Fair 2024

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi keterangan pers di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Buka Jakarta Fair 2024

Presiden Jokowi secara resmi membuka Jakarta Fair di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

9 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.


Begini Tugas Ipar Jokowi, Sigit Widyawan, Sebagai Komisaris BNI

10 jam lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Begini Tugas Ipar Jokowi, Sigit Widyawan, Sebagai Komisaris BNI

Sigit Widyawan kembali diangkat menjadi komisaris BNI yang kedua kalinya. Ada sejumlah tugas ipar Presiden Jokowi itu sebagai komisaris.


Mendiang Permadi, Pindah Partai Hingga Usul Pemakzulan Jokowi

13 jam lalu

Politikus senior Partai Gerindra, Permadi ungkap agenda melengserkan Jokowi.
Mendiang Permadi, Pindah Partai Hingga Usul Pemakzulan Jokowi

Permadi terlebih dahulu di PDIP, lalu bergabung ke Gerindra. Ia permah usulkan pemakzulan Presiden Jokowi.


Habib Luthfi Boyong Pengusaha Asing Bertemu Jokowi

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbincang dengan Habib Luthfi bin Yahya saat bertakziah ke rumah duka Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 29 Mei 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Habib Luthfi Boyong Pengusaha Asing Bertemu Jokowi

Habib Luthfi membawa sejumlah pengusaha asing menemui Presiden Jokowi. Mereka membahas urusan bisnis.


Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

14 jam lalu

Bagaskara Ikhlasulla Arif. FOTO/x
Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Pengangkatan kerabat Jokowi sebagai petinggi di BUMN menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat


Majelis Rakyat Papua Tagih Janji Jokowi Bangun Istana di Jayapura

14 jam lalu

Perwakilan Majelis Rakyat Papua usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Majelis Rakyat Papua Tagih Janji Jokowi Bangun Istana di Jayapura

Majelis Rakyat Papua menagih janji Presiden Jokowi yang sempat berjanji akan membangun Istana Kepresidenan di Jayapura.