Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Tokoh Asal Maluku Ini Diusulkan Jadi Menteri Kabinet Jokowi

Reporter

Editor

Ariandono

image-gnews
Boetje Simaela, Ketua Umum Indonesia Timur Pro Jokowi. (foto: istimewa)
Boetje Simaela, Ketua Umum Indonesia Timur Pro Jokowi. (foto: istimewa)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin sebagai dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, menghadirkan harapan baru bagi rakyat Maluku.

Setelah penantian panjang selama 41 tahun, rakyat Maluku optimistis pasangan Jokowi-KH Ma’ruf akan mempertimbangkan untuk menempatkan tokoh asal Maluku pada jajaran Kabinet Kerja Jilid II.

“Saya yakin, Presiden Jokowi akan memenuhi aspirasi dan harapan rakyat Maluku. Kami mengusulkan tiga tokoh asal Maluku, yaitu Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Reza Valdo Maspaitella, dan William Sabandar sebagai calon menteri di Kabinet Kerja Jilid II,” kata Ketua Umum Persatuan Indonesia Timur Pro-Jokowi Boetje Simaela di Jakarta, pada Senin (8/7).

Boetje menyebutkan, ketiga tokoh itu memiliki latar belakang berbeda, di mana Murad sebagai mantan perwira tinggi Polri yang kini menjabat Gubernur Provinsi Maluku, Reza berprofesi sebagai pengusaha, dan William adalah Direktur Utama PT MRT Jakarta.

Dijelaskan, Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail pernah menjabat Kakor Brimob Mabes Polri. Lulusan Akpol 1985 ini berpengalaman dalam bidang Brimob. Sedangkan Reza Valdo Maspaitella sebelum menjadi pengusaha, pernah bekerja sebagai profesional di industri perbankan dan keuangan, baik di dalam maupun luar negeri.

Reza juga kini dipercayakan sebagai Ketua Komite Tetap (Komtap) Bidang Pengembangan Investasi Dalam Negeri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, William Sabanda yang mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pekerjaan Umum, pernah dipercayakan sebagai Ketua Tim Rekonstruksi Nias, Utusan Khusus Sekretariat Jenderal ASEAN, Ketua Tim Recovery Pasca Gempa Myanmar, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Ketua Satgas Nasional untuk Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Usulan untuk menjadikan putra terbaik Maluku sebagai calon menteri, kata Boetje, disampaikan untuk memenuhi amanat lembaga adat Latupati beserta para pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Maluku.

“Kami siap bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan secara langsung aspirasi rakyat Maluku. Ini menjadi tekad kami. Sebab, sejak era pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, belum ada seorang pun tokoh asal Maluku yang dipercayakan untuk menempati kursi di kabinet,” kata Boetje.

Aspirasi dukungan untuk menjadikan Reza, William, dan Murad sebagai menteri, katanya, telah mendapat restu dari lembaga adat Latupati dan para pemangku kebijakan lainnya di Maluku.

Pada periode pertama pemerintahan, tahun 2014-2019, Presiden Jokowi telah memberikan perhatian khusus pada pembangunan di Provinsi Maluku. Sejak tahun 2014 sampai saat ini, Presiden Jokowi telah lima kali mengunjungi Maluku untuk menyaksikan secara langsung proses pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran , Drajad Wibowo, angkat bicara soal persiapan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo.


Sama-sama Bantu Presiden, Apa Beda Kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri?

1 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan arahan di Rapat Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Pullman Grand Central, Bandung, Jawa Barat, 24 April 2024. Dalam arahannya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan agar dilakukan pemetaan resiko bencana secara valid serta menyusun dan merencanakan skema pembiayaan penanggulangan bencana untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. TEMPO/Prima mulia
Sama-sama Bantu Presiden, Apa Beda Kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri?

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Presiden dibantu Wakil Presiden. Presiden juga dibantu para menteri. Lalu, apa bedanya Wapres dengan menteri?


Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan kepada awak media soal kasus mafia tanah di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. AHY mengaku perlu dukungan dari berbagai pihak seperti kejaksaan, kepolisian hingga pemerintah daerah untuk memberantas mafia tanah, sebelumnya Satgas Antimafia tanah (ATR/BPN) telah mengungkap kasus penggunaan surat kusa palsu di Banyuwangi dan Pamekasan pada 16 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

AHY mengatakan Partai Demokrat sudah membuat komitmen dengan Prabowo Subianto terkait posisi dalam pemerintahan mendatang.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

3 hari lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Reza Rahadian Mengaku tertarik Perankan Leluhurnya, Siapa Thomas Matulessy?

6 hari lalu

Ketua Komite Festival Film Indonesia atau FFI 2021, Reza Rahadian saat menghadiri peluncuran FFI 2021 secara virtual pada Kamis, 15 Juli 2021. Dok. FFI 2021.
Reza Rahadian Mengaku tertarik Perankan Leluhurnya, Siapa Thomas Matulessy?

Dalam YouTube Reza Rahadian mengaku tertarik memerankan Thomas Matulessy jika ada yang menawarkan kepadanya dalam film. Apa hubungan dengannya?


Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

9 hari lalu

Kapal pengangkut ikan Indonesia, KM MUS, yang ditangkap karena terbukti melakukan alih muatan ikan dari kapal asing ilegal di tengah Laut Arafura, Maluku, pada Minggu 14 April 2024. Kapal juga menyelundupkan BBM solar dan diduga melakukan perbudakan. Dok. Humas KKP
Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.


Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

10 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

10 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


PDIP Maluku Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah, Apa Saja Syaratnya?

11 hari lalu

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Maluku, Benhur Watubun (tengah) memberikan keterangan kepada media terkait pendaftaran calon kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur Maluku pada  (Pilkada) serentak 27 November 2024, di Ambon, Senin (15/4). ANTARA/ Penina F Mayaut.
PDIP Maluku Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah, Apa Saja Syaratnya?

Dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah PDIP tidak mengenal mahar politik.


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

12 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.