Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah MK Tolak Gugatan, Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi

image-gnews
Prabowo Subianto menggelar rapat bersama petinggi partai koalisi pengusungnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Foto: Twitter @andre_rosiade.
Prabowo Subianto menggelar rapat bersama petinggi partai koalisi pengusungnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Foto: Twitter @andre_rosiade.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPrabowo Subianto resmi membubarkan koalisi pengusungnya di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Dalam rapat yang digelar siang hingga petang ini di rumah peninggalan orang tuanya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Prabowo menyatakan koalisinya dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga sudah berakhir.

Baca: MK Tolak Gugatan Prabowo, PA 212 Akan Gelar Ijtima Ulama 4

"Tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai, oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih, dan Koalisi Adil dan Makmur: selesai. Begitu juga dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi: selesai," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Media Center Prabowo - Sandiaga, Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.

Muzani menuturkan, dalam pertemuan tadi Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua partai koalisi pengusungnya. Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Juga hadir Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto, dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Ada pula Ketua BPN Prabowo - Sandiaga Djoko Santoso, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmati Soekarnoputri dan Fadli Zon, Ketua Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade.

Muzani menuturkan, kendati koalisi berakhir, Prabowo berharap komunikasi di antara partai pengusungnya ini terus terjalin. Dia melontarkan perlunya terbentuk suatu kaukus atau forum politik kerja sama di masa mendatang.

"Beliau juga mengatakan bagaimana kerja sama di parlemen, dan kerja sama di forum politik lainnya yang dimungkinkan. Kita juga harus bersatu dalam sebuah kepentingan bersama. Itulah beberapa hal yang menjadi kesepakatan Koalisi Adil Makmur yang dipimpin Pak Prabowo sore hari ini," ujar Muzani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Muzani mengatakan pertemuan berlangsung akrab dan hangat. Dalam pertemuan itu, kata dia, setiap partai menyampaikan pandangan ihwal kerja sama politik ke depan.

Kendati berharap komunikasi terus berjalan, Muzani menegaskan bahwa Prabowo membebaskan setiap partai menentukan arah politiknya masing-masing. Muzani berujar Ketua Umum Partai Gerindra ini akan menghormati sikap setiap partai koalisi.

"Tentu semua partai memiliki pertimbangan dan jalan pikiran yang tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain," ucapnya.

Keputusan Prabowo mengakhiri koalisi pengusungnya ini dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa hasil Pilpres 2019 yang dibacakan kemarin, Kamis, 27 Juni 2019. Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, serta mengukuhkan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca: TKN: Jokowi Mungkin Berkomunikasi dengan Prabowo di Bangkok. Tapi

Muzani mengatakan, Prabowo dan seluruh koalisi menghormati putusan Mahkamah itu. "MK sudah mengambil keputusan final dan mengikat seperti yang sudah kita tahu bersama. Oleh karena itu mandat yang diberikan partai pada pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini dikembalikan pada partai masing-masing," ujar Muzani.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

10 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

11 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.


Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

11 jam lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu


Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.


Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

18 jam lalu

Ketua Umum Ganjarian Mohamad Guntur Romli saat deklarasi Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok penerus Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.
Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.


Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

19 jam lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

Gibran mengungkapkan bahwa pihaknya sempat membahas soal adanya kementerian yang mengurus makan siang gratis.


Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

19 jam lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.


Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Bobby Gafur Umar. REUTERS/Enny Nuraheni
Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.


Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

19 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.