Partai-partai Percepat Konsolidasi Sebelum Pelantikan Presiden

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers di Kebagusan, Jakarta pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Dewi

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers di Kebagusan, Jakarta pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Dewi

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno memprediksi partai-partai akan mempercepat agenda konsolidasi, baik itu dalam bentuk kongres, munas, muktamar dan agenda serupa, sebelum pelantikan presiden terpilih pada Oktober mendatang.

    Baca juga: Kata Hasto Soal Alasan PDIP Percepat Kongres Nasional

    Dalam agenda konsolidasi ini, ujar Adi, partai-partai pemenang tentu mengkalkulasi kemungkinan peluang mengakses komposisi kabinet yang bisa didapat, termasuk posisi-posisi strategis di DPR, MPR, dan BUMN. "Sementara partai-partai yang kalah akan mencoba peruntungan apakah bisa merapat ke pemerintah atau memilih jadi oposisi," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Selasa malam, 25 Juni 2019.

    Belakangan, PDIP sudah menyatakan akan mempercepat kongres. Sementara wacana percepatan Munas Golkar juga menguat. Kalau dilihat dari kecenderungannya, ujar Adi, isu percepatan agenda konsilidasi sejumlah partai memiliki tensi yang berbeda.

    PDIP misalnya, ujar dia, dinilai melakukan percepatan kongres sebagai upaya konsolidasi internal menata koalisi 01 dan berkomunikasi dengan 02, selain tentunya untuk mengukuhkan kembali Megawati sebagai ketua umum. "Sebagai partai pemenang pemilu, PDIP perlu strategi dan treatment jitu dalam me-maintenance dua jangkar berbeda itu," ujar Adi.

    Sementara Golkar, ujar dia, desakan percepatan muncul karena sejumlah manuver yang ingin menggoyang Airlangga dari tampuk kekuasaan. "Isu ini kencang dilakukan sebelum penentuan komposisi kabinet Jokowi, karena ada dinamika soal siapa yang harus dijadikan menteri dari internal Golkar."

    Adapun partai-partai lain, kata dia, juga pasti segera melakukan konsolidasi menghadapi situasi politik pasca putusan MK.

    Sejauh ini, partai-partai Koalisi Adil Makmur baru akan menentukan posisi sebagai oposisi atau koalisi kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi, pasca MK menyampaikan putusan ihwal sidang sengketa pilpres. Belum ada yang tegas menyebut akan konsisten berseberangan dengan Jokowi hingga saat ini.

    Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria misalnya, mengatakan setelah MK menyampaikan putusan, Gerindra akan berunding, apakah akan menjadi oposisi atau koalisi. "Kami akan evaluasi 10 tahun di oposisi, apa plus minusnya. PDIP kan juga dulu 10 tahun di oposisi ada plus minusnya," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 24 Juni 2019.

    Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyebut, partai berlambang matahari putih itu akan melakukan evaluasi pasca-putusan MK, untuk menentukan arah koalisi.

    "Kami menunggu hasil putusan MK dulu. Secara etika politik kan begitu. Setelah itu, kami lakukan evaluasi, sebetulnya dalam pilpres dan pileg ini kami dapat apa?" ujar Saleh saat ditemui di lokasi yang sama.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.