TEMPO.CO, Jakarta-Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya mengambil beberapa langkah untuk melindungi saksi yang bakal memberikan keterangan dalam persidangan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Menuruti dia salah satu langkah yang ditempuh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi ialah menyurati MK berisi permintaan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilibatkan.
"Keterlibatan LPSK ini diperlukan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan capres dan cawapres 02 untuk kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa Pemilu 2019," ujar Andre saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019.
Baca Juga: Tim Hukum Prabowo dan LPSK Diskusikan 5 Poin Perlindungan Saksi
Menurutnya saat ini ada sekitar 30 saksi yang bakal memberikan keterangan untuk mendukung permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan oleh BPN. Para saksi itu, ujar dia, berasal dari sejumlah daerah sehingga perlu ada jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke Jakarta untuk bersaksi.
"Saksi yang dihadirkan dapat menggunakan sejumlah metode LPSK, misalnya bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference, berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi," ujarnya.
Menurut Andre permintaan perlindungan tidak hanya bagi saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan. Tim hukum Prabowo-Sandi juga mendorong agar LPSK turut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim MK agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019.
Simak Juga: Soal Perlindungan Saksi Sidang MK, LPSK Dibatasi Undang-undang
Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi , Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana, mendatangi LPSK di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, pada Sabtu, 15 Juni 2019 pukul 17.00 WIB. "Kami memutuskan untuk datang ke LPSK untuk konsultasi terkait dengan persidangan yang akan kita lakukan," kata Denny.
