Kubu Jokowi Tidak Ingin Koalisi Indonesia Adil Makmur Dibubarkan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menemui wartawan sebelum rapat sembilan sekjen partai pendukung capres dan cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Agustus 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menemui wartawan sebelum rapat sembilan sekjen partai pendukung capres dan cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Agustus 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta-Kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi tak setuju dengan saran Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik yang meminta agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.

    Menurut Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan, koalisinya tak akan bubar. Begitupula Koalisi Adil Makmur ia sarankan sebaiknya tak dibubarkan. Koalisi Indonesia Kerja adalah koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres 2019. Adapun Koalisi Indonesia Adil Makmur adalah pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Baca Juga: TKN: Salah Alamat Anjuran agar Koalisi Jokowi Dibubarkan

    "Pilpres adalah kontestasi. Kami tentu saja menyayangkan (bila benar) Koalisi Adil Makmur dibubarkan, karena sejatinya kami dapat selalu menjadi sparring partner yang baik menjadi penyeimbang," ujar Verry lewat keterangan tertulis, Ahad, 9 Juni 2019.

    Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta agar Prabowo segera membubarkan Koalisi  Adil Makmur yang mendukung pencalonannya dalam Pilpres lalu. Di sisi lain ia juga meminta Jokowi membubarkan Koalisi Indonesia Kerja.

    Pembubaran, menurutnya, diperlukan untuk mencegah terjadinya perpecahan di masyarakat. "Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," cuit dia lewat akun media sosial Twitter-nya, @Rachlannasidik, Ahad, 9 Juni 2019.

    Simak Juga: Politikus Gerindra: Lebih Baik Oposisi Ketimbang Gabung ke Jokowi

    Menurut Verry keberadaan dua koalisi itu tidak memiliki potensi untuk mengawetkan permusuhan. Justru sebaliknya mereka hadir untuk semakin mendewasakan kehidupan berdemokrasi.

    Hal yang sama diungkapkan Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. Politikus Golkar ini juga menyinggung  zaman SBY, koalisi pendukung SBY-Budiono saat itu tidak dibubarkan. Bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009. Partai Golkar masuk dalam koalisi. "Jadi, saya kira tidak perlu dibubarkan," ujar Ace saat dihubungi terpisah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.