Sandiaga Yakin Bukti-bukti Gugatan ke MK Buka Tabir Kecurangan

Reporter

Calon Wakil Presiden no urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno berdialog dengan peserta bedah buku 'Hikayat Suara-Suara' di Bandar Serai Raja Ali Haji, Pekanbaru, Riau, Sabtu 18 Mei 2019. Bedah buku Hikayat Suara-Suara karya Datuk Taufik Ikram Jalil ini juga sekaligus memperingati Hari Buku Nasional 2019. ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Calon Wakil Presiden no urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno berdialog dengan peserta bedah buku 'Hikayat Suara-Suara' di Bandar Serai Raja Ali Haji, Pekanbaru, Riau, Sabtu 18 Mei 2019. Bedah buku Hikayat Suara-Suara karya Datuk Taufik Ikram Jalil ini juga sekaligus memperingati Hari Buku Nasional 2019. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Jakarta-Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno optimistis bukti-bukti kecurangan yang disertakan dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi atau MK oleh tim hukum Prabowo-Sandi cukup untuk membuka tabir kecurangan. Meski bukti-bukti yang ada sekarang, kata dia, masih akan dilengkapi.

“Detailnya nani tim hukum yang menjelaskan, tapi bukti-bukti yang kami sampaikan Insya Allah akan membuka tabir dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di lapangan,” ujar Sandiaga di JCC, Senayan, Jakarta, Ahad 26 Mei 2019.

Baca Juga: Menakar Peluang Kemenangan Kubu Prabowo dalam Sengketa Pilpres

Meski yakin, Sandiaga menyebut akan melengkapi bukti-bukti yang ada sekarang. Ia mengharapkan bukti-bukti tersebut untuk ditelusuri pada persidangan. “Tentunya akan dilengkapi satu-persatu bukti-bukti tersebut. Kami harapkan bukti-bukti tersebut akan dikupas pada persidangan nanti,” tuturnya.

Sebelumnya Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi, memaparkan hasil kajiannya terhadap berkas pelaporan yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Veri bukti-bukti kecurangan yang disajikan belum kuat. Pasalnya bukti-bukti yang diajukkan hanya berupa tautan berita daring.

“Jadi sebenarnya sumbernya sumber sekunder, dalam proses pembuktian bahwa ada pemberitaan kasus-kasus (kecurangan pemilu) seperti ini. Menurut saya itu belum masuk pada bukti utama yang memang harusnya disampaikan ke mahkamah,” ujar Veri di kantornya, Ahad 26 Mei 2019.

Simak Juga: KPU: MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilpres Tanggal 28 Juni

Ia mengatakan untuk membuktikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) seperti yang dituduhkan, memerlukan bukti lain yang lebih meyakinkan. Misalnya bukti primer berupa hasil pengawasan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal ini, kata dia, dapat lebih meyakinkan sembilan hakim konstitusi dan membuktikan selisih besar, sekitar 17 juta suara, itu merupakan hasil kecurangan. “Nah itu yang menurut saya musti dikuatkan dalam proses permohonan ini. Dan ketersambungan satu (bukti) dengan lainnya,” tutur dia.








Dorong Kebangkitan Pariwisata Sektor Perbatasan, Sandiaga Uno Bakal Lakukan Ini

5 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai ditemui dalam konferensi pers mingguan The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Dorong Kebangkitan Pariwisata Sektor Perbatasan, Sandiaga Uno Bakal Lakukan Ini

Menparekraf Sandiaga Uno bakal mengambil sejumlah langkah untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah perbatasan. Salah satunya di wilayah Jayapura, Papua.


MK Tunggu Permohonan Uji Sebelum Bersikap soal Pengesahan Perpu Cipta Kerja

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
MK Tunggu Permohonan Uji Sebelum Bersikap soal Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan MK baru dapat bersikap dan berpendapat apabila ada permohonan uji Undang-undang Ciptaker ke MK.


Guntur Hamzah Didesak Mundur Demi Marwah MK

10 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bersiap berfoto bersama keluarganya setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Guntur Hamzah Didesak Mundur Demi Marwah MK

PSHK meminta DPR segera mencabut mandat Guntur Hamzah dan mengembalikan Hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi.


UU Cipta Kerja Disahkan, KSPSI: Pemerintah dan DPR Telah Mengabaikan Konstitusi

12 jam lalu

Jumhur Hidayat ditemui awak media setelah mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021. Tempo/M Yusuf Manurung
UU Cipta Kerja Disahkan, KSPSI: Pemerintah dan DPR Telah Mengabaikan Konstitusi

Pengesahan UU Cipta Kerja hari ini menuai banyak protes dari berbagai pihak, Salah satunya KSPSI yang melihat bahwa pengesahan UU CIptaker ini merupakan bentuk pengabaian konstitusi.


Sandiaga Sebut MATTA Fair di Kuala Lumpur Raih Potensi Transaksi Rp 53 Miliar

1 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dok. Kemenparekraf
Sandiaga Sebut MATTA Fair di Kuala Lumpur Raih Potensi Transaksi Rp 53 Miliar

Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan keikutsertaan Indonesia dalam MATTA di Kuala Lumpur, Malaysia meraih potensi transaksi Rp 53 miliar.


Soal Larangan Thrifting, Sandiaga Singgung Desainer Bandung yang Karyanya Dipakai Billie Eilish

1 hari lalu

Billie Eilsih pakai baju buatan Callista Aldenia, Remaja 17 Tahun Asal Bandung. Foto: Instagram/@soniadewi
Soal Larangan Thrifting, Sandiaga Singgung Desainer Bandung yang Karyanya Dipakai Billie Eilish

Indonesia harus memastikan kebijakan larangan impor baju bekas atau thrifting untuk diarahkan dan memberdayakan para pelaku usaha bidang UMKM.


Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Paripurna

1 hari lalu

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti rapat Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan III tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Rapat paripurna tersebut mendengarkan pidato Pimpinan DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III tahun Sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Paripurna

Dua fraksi menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Profil Saldi Isra Wakil Ketua MK, Perjalanan Anak Solok ke Gedung Mahkamah Konstitusi

1 hari lalu

Saldi Isra mengucap sumpah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat acara pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 11 April 2017. ANTARA/Rosa Panggabean
Profil Saldi Isra Wakil Ketua MK, Perjalanan Anak Solok ke Gedung Mahkamah Konstitusi

Pakar hukum tata negara dan pendiri Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand jadi Wakil Ketua MK. Ini profil Saldi Isra.


MKMK: Beberapa Hakim MK Telah Tahu Putusan Berubah karena Guntur Hamzah

1 hari lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
MKMK: Beberapa Hakim MK Telah Tahu Putusan Berubah karena Guntur Hamzah

Guntur Hamzah mengaku telah meminta Panitera bernama Muhidin melaporkan usulan perubahan frasa ini ke hakim konstitusi lainnya.


MKMK Ungkap Saat CCTV Tak Bisa Ungkap Percakapan Hakim Guntur Hamzah dan Panitera

1 hari lalu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang pleno pengucapan putusan atas kasus pengubahan putusan MK di Gedung MK, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
MKMK Ungkap Saat CCTV Tak Bisa Ungkap Percakapan Hakim Guntur Hamzah dan Panitera

Rekaman CCTV jadi salah satu bukti bagi MKMK dalam menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah.