Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akhirnya Tim Kuasa Hukum Prabowo Dipimpin Bambang Widjojanto

image-gnews
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjawab pertanyaan wartawan sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, 4 Maret 2016. Kedatangan Bambang Widjojanto Abraham Samad guna bersilatuhrahmi dengan Pimpinan dan karyawan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjawab pertanyaan wartawan sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, 4 Maret 2016. Kedatangan Bambang Widjojanto Abraham Samad guna bersilatuhrahmi dengan Pimpinan dan karyawan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menangani gugatan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi akhirnya dipimpin oleh Bambang Widjojanto. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu telah ditunjuk menjadi ketua.

Baca: Prabowo Ajukan Sengketa Pilpres ke MK, Begini Tahapannya

"Ketua tim pengacara yang akan memimpin tim hukum adalah Mas Bambang Widjojanto," kata Andre di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Mei 2019.

Andre mengatakan tim kuasa hukum itu beranggotakan delapan orang. Namun dia belum merinci siapa saja mereka. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini hanya berujar, gugatan sengketa hasil pilpres ke MK akan didaftarkan pada malam nanti.

Andre juga belum memastikan apakah Prabowo dan Sandiaga akan ikut mengantarkan gugatan ke MK. Kata dia, ada sejumlah usulan agar pasangan calon nomor 02 ini ikut ke MK. "Tapi bagaimana itu keputusan nanti," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bambang Widjojanto adalah nama ketiga yang disebut menjadi pemimpin tim kuasa hukum Prabowo untuk menggugat ke MK. Nama yang pertama kali muncul ialah advokat Otto Hasibuan. Namun, pada Rabu lalu, 22 Mei 2019, Otto membantah dan mengatakan bahwa belum ada komunikasi dengan BPN.

Nama yang berikutnya muncul adalah Rikrik Rizkiyana. Bambang dan Rikrik sama-sama merupakan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bambang Ketua TGUPP bidang Pencegahan Korupsi, sedangkan Rikrik Ketua TGUPP bidang Harmonisasi Regulasi.

Baca: Kata Dahnil Soal Kecil Kemungkinan Prabowo Menang di MK

Namun pada Rabu malam, Rikrik juga enggan berkomentar dan mempersilakan persoalan itu ditanyakan kepada adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. "Nanti, nanti Pak Hashim yang bicara, jangan aku," kata Rikrik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Nilai Prabowo akan Kalkulasi Ulang Program Makan Bergizi Gratis dan IKN

6 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Nilai Prabowo akan Kalkulasi Ulang Program Makan Bergizi Gratis dan IKN

Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai akan menghitung ulang megaproyek makan bergizi gratis dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah pelemahan Rupiah


Alasan Relawan Berharap Jokowi Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 19 Rumah Sakit TNI, Jakarta, Senin 19 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan Relawan Berharap Jokowi Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Qodari menegaskan berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi bukan berarti sukarelawan Jokowi selesai.


UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

13 jam lalu

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan poster saat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi di antaranya menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). ANTARA/Didik Suhartono
UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

Kebijakan soal seluruh pekerja wajib membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang menuai polemik akhirnya digugat ke MK.


Kata Zulhas, Airlangga, hingga Anis Matta Soal Pertemuan Prabowo dengan Petinggi Parpol KIM

19 jam lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto dan Erick Thohir di kediamannya. Instagram/Prabowo
Kata Zulhas, Airlangga, hingga Anis Matta Soal Pertemuan Prabowo dengan Petinggi Parpol KIM

Airlangga membantah ada pembahasan soal penyusunan kabinet dalam pertemuan Prabowo dengan petinggi parpol KM.


63 Tahun Jokowi, Rekam Jejak Politiknya dari Solo

20 jam lalu

Walikota Solo Joko Widodo berpose di depan mobil Kiat Esemka. TEMPO/Ukky Primartantyo
63 Tahun Jokowi, Rekam Jejak Politiknya dari Solo

Presiden Jokowi berulangtahun ke-63 pada 21 Juni lalu. Karier politiknya melejit ketika ia berhasil menjabat dua periode sebagai Wali Kota Solo.


Konflik Lahan PT ITCI Kartika Utama dan Warga di IKN, LBH Samarinda: Ada Dugaan Kriminalisasi

22 jam lalu

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. TEMPO/Riri Rahayu
Konflik Lahan PT ITCI Kartika Utama dan Warga di IKN, LBH Samarinda: Ada Dugaan Kriminalisasi

PT ITCI Kartika Utama melaporkan belasan warga ke polisi karena konflik lahan di IKN. LBH Samarinda sebut ada dugaan upaya kriminalisasi.


Zulhas Bicara Peluang Pertemuan Prabowo dan Anies Baswedan Menjelang Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto dan Erick Thohir di kediamannya. Instagram/Prabowo
Zulhas Bicara Peluang Pertemuan Prabowo dan Anies Baswedan Menjelang Pilgub Jakarta

Zulhas yang partainya mendukung Prabowo di Pilpres 2024, menyebut ada peluang Anies Baswedan bisa menemui Prabowo.


Zulhas Bantah Prabowo Bahas Politik saat Bertemu Petinggi Partai Koalisi di Kantor Kemenhan

1 hari lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Anis Matta, dan Erick Thohir di kediamannya. Para tokoh ini diketahui sebagai  pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Instagram/Prabowo
Zulhas Bantah Prabowo Bahas Politik saat Bertemu Petinggi Partai Koalisi di Kantor Kemenhan

Menurut Zulhas, pertemuan yang terjadi di kantor Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto itu tidak membahas politik.


Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

1 hari lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

Jakarta tidak langsung terlepas dari fungsi sebagai pusat pemerintahan bila keppres pemindahan IKN diteken.


Jepang Ajak Indonesia Diskusikan Program Makan Gratis

1 hari lalu

Seorang siswa menyantap makan siang gratis mereka di SMP Senju Aoba di Tokyo, Jepang 29 Juni 2022. REUTERS/Issei Kato
Jepang Ajak Indonesia Diskusikan Program Makan Gratis

Pemerintah Jepang berencana mengundang Pemerintah Indonesia untuk mendiskusikan program makan gratis