Yusril Ihza Mahendra Siap Hadapi Gugatan Kubu Prabowo di MK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat, 30 November 2018. Selain itu, dua tokoh ini menunaikan salat Jumat bersama di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat, 30 November 2018. Selain itu, dua tokoh ini menunaikan salat Jumat bersama di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Jokowi - Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menyebut pihaknya siap menjadi pihak terkait dalam sengketa hasil pemilihan presiden 2019. Ini terkait dengan rencana kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi.

    Baca: Kubu Prabowo Putuskan Ajukan Sengketa Hasil Pilpres 2019 ke MK

    "Kami hormati Paslon 02. Kami pun bersiap-siap maju sebagai pihak terkait," ujar Yusril Ihza Mahendra di Posko Cemara, Jakarta pada Selasa, 21 Mei 2019.

    Yusril mengatakan, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf pun bersiap mengajukan saksi dan menyanggah gugatan dari pihak pemohon, yakni paslon 02. Yusril dalam perkara ini akan bekerja sama dengan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, menyiapkan beberapa pengacara untuk sidang perkara itu di MK.

    "Beberapa hari lalu sudah menyiapkan para advokat tergabung tim advokasi pembelaan TKN," ujar Yusril. Kendati demikian, Yusril yang pernah menjadi saksi ahli untuk pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa pada 2014 lalu, menilai perkara ini tidak akan mudah buat kubu Prabowo.

    Yusril menyebut, sejak 2004, semua permohonan sengketa Pilpres ditolak karena memang pembuktian kecurangan pemilu bukanlah perkara mudah. "Perkaranya simpel, tapi membuktikannya berat sekali," ujar dia.

    Pakar hukum tata negara itu menyebut, berdasarkan pengalamannya bolak-balik menangani perkara pemilu, paling banter bisa memohon pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS. Itu pun hasilnya kebanyakan tetap tidak menang.

    Baca: Prabowo Minta Pendukungnya Tak Langgar Hukum Protes Hasil Pilpres
     
    "Ya memang saya kira sebagai advokat profesional, berat dan pasti tidak mudah untuk membuktikannya. Ya, tapi kami menghargai itu upaya konstitusional yang harus ditempuh," ujar dia.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.