KPU Menetapkan Jokowi-Ma'ruf Unggul 55,50 Persen


TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah. Dalam ketetapan KPU, pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin dinyatakan unggul dengan 55,50 persen.

Baca juga: Jokowi: Ada Kecurangan Lapor Bawaslu, Jangan Aneh-aneh

"KPU telah melakukan rekapitulasi terhadap suara nasional di ruang sidang utama lantai dua dan di lapangan parkir, dan pelaksanaan ini telah disaksikan oleh kedua saksi baik dari kedua pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 21 Mei 2019.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan KPU, pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf mendapat 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen. Sedangkan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 68.650.239 suara atau sebesar 44,50 persen. Adapun, total jumlah sah pada pemilu 2019 mencapai 154.257.601.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman telah menyatakan bahwa dini hari ini, KPU bakal menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah.

"Yang kami lakukan malam ini adalah, penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Saya pikir masyarakat juga menunggu supaya rekapitulasi ini bisa segera ditetapkan," kata Arief kepada media.

Arief melanjutkan, setelah penetapan rekapitulasi ini, KPU akan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak sepakat atau ingin mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai aturan yang ada, kata Arief, KPU akan memberikan waktu sebanyak 3x24 jam setelah penetapan hasil rekapitulasi.

Menurut Arief, jika tidak ada pihak-pihak yang mengajukan sengketa pemilu ke MK, maka pada tiga hari setelahnya, atau pada 27 Mei 2019, KPU bisa menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilu presiden. Selain itu, Arief juga membantah penetapan ini untuk menghindari aksi yang bakal digelar pada 22 Mei 2019.

"Kalau udah selesai ya udah selesai, coba kamu lihat cara kami membahas tadi kan biasa aja, kalau memang sudah selesai masak kita tunda sampai besok, kan bisa sudah selesai hari ini," kata Arief.

DIAS PRASONGKO






Partai Perindo Dukung Keberlanjutan Program Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf

39 hari lalu

Partai Perindo Dukung Keberlanjutan Program Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf

Partai Perindo menyatakan akan mendukung keberlangsungan program pemerintahan Presiden Jokowi.


Ulang Tahun ke-79, Ma'ruf Amin: Keberkahan Hidup Lebih Penting

11 Maret 2022

Ulang Tahun ke-79, Ma'ruf Amin: Keberkahan Hidup Lebih Penting

Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, keberkahan hidup lebih penting daripada panjang pendeknya usia.


Gerindra Sebut Prabowo Punya Modal Menangi Pilpres 2024, Apa Itu?

5 Februari 2022

Gerindra Sebut Prabowo Punya Modal Menangi Pilpres 2024, Apa Itu?

Partai Gerindra optimistis akan memenangi pemilihan umum pada 2024. Termasuk mampu menjadikan ketua umum partai, Prabowo Subianto, sebagai presiden.


Massa Unjuk Rasa ke Istana Bubarkan Diri, Gebrak: Inilah Pemerintah kita

28 Oktober 2021

Massa Unjuk Rasa ke Istana Bubarkan Diri, Gebrak: Inilah Pemerintah kita

Nining Elitos, Juru bicara Gebrak merasa kecewa karena tidak ada tanggapan dari istana atas tuntutan yang disampaikan massa dalam unjuk rasa itu.


GEBRAK Unjuk Rasa di Istana Negara Sampaikan 13 Tuntutan Siang Ini, Apa Saja?

28 Oktober 2021

GEBRAK Unjuk Rasa di Istana Negara Sampaikan 13 Tuntutan Siang Ini, Apa Saja?

Aksi unjuk rasa di Istana Negara dilakukan untuk mengevaluasi 2 tahun kepeminpinan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf.


PARA Syndicate Prediksi Kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin Bakal Menurun

23 Oktober 2021

PARA Syndicate Prediksi Kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin Bakal Menurun

Risiko penurunan kinerja Kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin tidak terlepas dari suhu politik yang dirasa lebih cepat naik menjelang Pemilu 2024.


KSP Klaim Pemerintah Terus Upayakan Penyelesaian Kasus HAM

21 Oktober 2021

KSP Klaim Pemerintah Terus Upayakan Penyelesaian Kasus HAM

KSP kemudian menyebut upaya tersebut di antaranya diwujudkan dengan menerbitkan Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf: CSIS Ingatkan Pengkritik Pemerintah Tak Boleh Dihantam

20 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf: CSIS Ingatkan Pengkritik Pemerintah Tak Boleh Dihantam

Direktur Eksekutif CSIS menilai masyarakat yang kritis kepada pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin bukan berarti membenci.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf, KontraS Soroti Soal Kritik Pejabat Dibalas Somasi

20 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf, KontraS Soroti Soal Kritik Pejabat Dibalas Somasi

2 tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf, KontraS melihat ada pola sejumlah pejabat melayangkan somasi terhadap warga yang mengkritik kebijakan publik.


Survei 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf: Penegakan Hukum Dinilai Memburuk

19 Oktober 2021

Survei 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf: Penegakan Hukum Dinilai Memburuk

Hasil survei SMRC mencatat responden menilai negatif kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama pemerintahan Jokowi - Ma'ruf