TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan jika ada partai politik oposisi ingin bergabung dalam koalisi Indonesia Kerja, perlu persetujuan dari seluruh pihak koalisi. Dalam hal ini, kata dia, adalah: Jokowi, Ma’ruf Amin, dan ketua-ketua partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Berita terkait: Membaca Arah Dukungan PAN Pasca- Pertemuan Jokowi dan Zulhas
Hal itu disampaikan Hasto di kediaman Bendahara TKN Sakti Wahyu Trenggono, Jakarta Pusat, Selasa 30/04. Partai yang ingin bergabung itu, kata dia, juga perlu diperiksa rekam jejak, dan komitmen terhadap pancasila. “Komitmen untuk mengawal jalan kerakyatan (juga) perlu ditilik terlebih dahulu,” kata dia.
Selain itu, di dalam koalisi perlu menghargai semua pihak yang telah bekerja keras mendukung Jokowi dalam Pilpres. Pemerintahan pun, kata dia, memerlukan check and balance, yang memerlukan fungsi oposisi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. "Jadi tak semua bisa masuk ke pemerintahan."
Peryataan ini disampaikan Hasto mencermati wacana yang berkembang paska pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Istana, 24/04. Pertemuan itu ditafsirkan berbagai kalangan sebagai sinyal kuat akan terbukanya koalisi pendukung Jokowi untuk partai-partai oposisi.
Tetapi, “Tidak semua partai bisa bergabung ke pemerintahan,” ujar Hasto yang juga Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Berbeda dari menentukan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden, kata Hasto, langkah koalisi perlu kesepakatan anggota koalisi. Karena langkah koalisi juga dipengaruhi oleh agenda-agenda politik ke depan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.
