Kubu Jokowi Minta KPU Buka Data C1 agar Tidak Ada Klaim Sepihak

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rapat koordinasi nasional ketiga bidang kemaritiman di kantor lama DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 8 April 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta- Kubu Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengunggah data scan C1 dari setiap tempat pemungutan suara atau TPS ke sistem informasi penghitungan suara (Situng) agar bisa diakses oleh publik.

    Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan menampilkan data scan C1 diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat dan klaim-klaim sepihak oleh masing-masing kubu terkait perolehan suara paslon.

    Baca: Ruhut Sitompul Tantang Kubu Prabowo Buka Data Exit Poll

    "Untuk itu kami merekomendasikan kepada KPU untuk secepatnya meng-upload seluruh dokumen C1 dan dinyatakan terbuka untuk publik," ujar Hasto di War Room TKN yang terletak di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta, Ahad, 21 April 2019.

    Usai pemilu masing-masing kubu saling klaim menang berdasarkan real count internal. Bahkan Ahad siang TKN menunjukkan data terbaru dengan total data C1 yang masuk sebanyak 119.141. Dengan basis itu, dibobot berdasarkan proporsi pemilihnya, maka hasil akhirnya Jokowi-Ma'ruf mendapat 56,74 persen dan Prabowo-Sandi 43,26 persen.

    Simak: Erick Thohir Kirim Surat Edaran Minta Relawan Jokowi Tak Ragu

    Di sisi lain Prabowo Subianto telah mendeklarasikan diri sebagai presiden berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen real count dan C1 yang diinput tim internal mereka. Data tersebut diklaim berdasarkan C1 yang diinput dari 5.000 TPS.

    Menurut Hasto  sah-sah mengklaim menang. Namun klaim itu harus berdasarkan data C1 asli yang dapat dipertanggungjawabkan. "Hal ini diperlukan supaya jangan ada yang menciptakan keresahan baru dan mendorong pihak-pihak tertentu melakukan provokasi politik. Dengan meng-upload data C1, maka unsur-unsur tranparansi dalam pemilu itu dapat dilakukan oleh KPU," ujar salah seorang juru bicara kubu Jokowi itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?