MUI Minta Kedua Capres Tahan Klaim Kemenangan

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin bersama wakil ketua Didin Hafidhuddin (kiri) dan Sekretaris Noor Ahmad, saat mengikuti rapat pleno ke-15 DP MUI dengan tema upaya bersama menghadapi ancaman terhadap NKRI, di Gedung MUI, Jakarta, 22 Februari 2017. Rapat ini membahas bahaya ideologi komunisme sebagai ancaman nyata terhadap eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga meminta pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan penyebaran ideologi komunisme dengan penyadaran budaya melalui lembaga pendidikan dan keagamaan. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin bersama wakil ketua Didin Hafidhuddin (kiri) dan Sekretaris Noor Ahmad, saat mengikuti rapat pleno ke-15 DP MUI dengan tema upaya bersama menghadapi ancaman terhadap NKRI, di Gedung MUI, Jakarta, 22 Februari 2017. Rapat ini membahas bahaya ideologi komunisme sebagai ancaman nyata terhadap eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga meminta pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan penyebaran ideologi komunisme dengan penyadaran budaya melalui lembaga pendidikan dan keagamaan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO, Jakarta- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta kedua pasangan capres dan cawapres menahan diri saling klaim kemenangan. Din memperingatkan, klaim kemenangan itu berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. 

    “Dapat dan telah menimbulkan euforia dari pendukung masing-masing. Hal mana potensial menimbulkan konflik,” ujarnya berdasarkan isi dari tausyiah kebangsaan yang dirilis MUI, Jumat 19 April 2019. 

    Din juga menyeru kepada masyarakat agar sabar menunggu penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. “Maka itu, meminta kepada semua pihak untuk tidak mengganggu proses konstitusional,” katanya. 

    Berdasarkan tausyiah kebangsaan yang berisi tujuh poin imbauan tersebut, MUI pun mengkritik tersiarnya hasil hitung cepat di sejumlah media massa. Ia menuding hitung cepat menjadi satu di antara pemicu beragam reaksi dari masyarakat. 

    “Islam mengajarkan agar berhati-hati. Jangan sampai informasi menimbulkan kemudaratan dan kemafsadatan. Quick count selama ini menimbulkan kemudaratan dan kemafsadatan,” katanya. 

    Kepada para penyelenggara Pemilu, MUI kembali mengingatkan agar berlaku adil dan terbuka. Integritas penyelenggara Pemilu disebutkan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu. 

    “Maka KPU, Bawaslu, DKPP dan pihak keamanan untuk berlaku profesional, objektif, transparan, dan imparsial non partisan,” ujar Din Syamsuddin. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.