Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menakar Elektabilitas Jokowi Setelah Konser Putih Bersatu

image-gnews
Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan orasinya saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Konser Putih Bersatu tersebut menjadi puncak dari kampanye akbar pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 sebelum memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak pada Rabu, 17 April 2019 mendatang. ANTARA
Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan orasinya saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Konser Putih Bersatu tersebut menjadi puncak dari kampanye akbar pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 sebelum memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak pada Rabu, 17 April 2019 mendatang. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan ribu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, menyemut di area Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu siang, 13 April 2019. Mereka berkumpul untuk menghadiri Rapat Umum Rakyat Konser Putih Bersatu.

Baca: Jokowi Kritik Nama-nama Warga yang Dicatut Sandiaga

Mengenakan baju dengan warna yang sama, para pendukung Jokowi - Ma'ruf memutihkan area stadion. Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, stadion dipadati lebih dari 100 ribu pendukung pasangan nomor 01. "Ini kekuatan persatuan, kekuatan politik kebangsaan," kata Hasto, Sabtu, 13 April 2019.

Adapun Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf Erick Thohir memprediksi massa yang hadir dan memenuhi kawasan kampanye sebanyak satu juta massa. Massa diprediksi mengular dari Bundaran HI ke GBK.

Puncak kampanye akbar Jokowi - Ma;ruf ini melibatkan lebih dari 500 artis nusantara, dengan ruang kebudayaan penuh kreasi dengan partisipasi aktif dari Slank, Addie MS, Bimbo, Ida Royani, Glenn Fredly, Sandy Sandoro, Yuni Shara, Inul, Iis Dahlia, Ruth Sahanaya, Tompi, Giring, Cak Lontong, dan banyak artis lainya. Juga paa seniman dan influencer, Hadir pula tokoh agama dan pemuka masyarakat.

Banyaknya massa yang datang di kampanye akbar tersebut dinilai bisa memberikan dampak elektoral terhadap calon presiden inkumben, Joko Widodo. "Konser Putih Bersatu menjadi kekuatan besar untuk mengangkat dampak elektoral Jokowi - Ma'ruf Amin," kata Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma'ruf, Maman Imanulhaq.

Maman menilai, acara tersebut memperlihatkan bahwa Jokowi-Ma'ruf serius mengusung Pancasila sebagai ideologi negara, dan menguatkan kembali soal NKRI harga mati. "Ini menjadi sangat penting kembali di tengah kita memerlukan komitmen awal dari cara kita bernegara dan berbangsa," katanya.

Ketua Harian TKN Jokowi - Ma'ruf, Moeldoko, pun sependapat. Menurut dia, kehadiran para pendukung di Konser Putih Bersatu membuatnya optimistis bahwa pasangan calon nomor 01itu akan menang. Bahkan, Moeldoko yakin perolehan suara akan melebihi target. "Pasti lebih," ujar Moeldoko.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam Pilpres 2019, Jokowi sendiri memasang target suara sebesar 58-62 persen secara keseluruhan. Menurut Jokowi, target tersebut merupakan target yang optimistis.

Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa kampanye terbuka pasangan Jokowi-Ma'ruf di GBK hanya menjadi gambaran mengenai target perolehan suara yang bisa dicapai. Sebab, sebelum kampanye terbuka berakhir, elektabilitas mereka berkisar antara 50-58 persen. "Sehingga kampanye terbuka sekadar memberi keyakinan bahwa target perolehan suara 58 persen bisa tercapai," kata Karyono.

Menurut Karyono, kampanye terbuka juga sebetulnya hanya berpengaruh untuk memantapkan para pemilih dan meyakinkan pemilih yang belum menentukan pilihan. Ia menilai bahwa sebagian besar massa yang hadir di GBK sejatinya sudah menentukan pilihan. Bahkan, jika seluruh massa yang hadir merupakan massa murni (tanpa bayaran), maka sudah tergolong pemilih loyal.

Kehadiran dan jumlah massa, kata karyono, memang menjadi sorotan publik. Bahkan, publik secara serampangan membuat kesimpulan besarnya massa yang hadir sebagai ukuran kemenangan. Namun, bukan berarti besar atau kecilnya jumlah massa yang hadir tidak penting dalam kampanye.

Simak: Jokowi Kembali Andalkan Kartu Sakti, TKN: Ini Amanat UU

"Tentu saja ada manfaatnya. Ada pengaruh psikologis, yaitu menjaga gengsi politik. Selain itu, jumlah massa yang besar bermanfaat untuk membangun atmosfir kemenangan dan bisa digunakan untuk mengukur militansi tim dan pendukung," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 menit lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

6 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

6 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

7 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

7 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

14 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

15 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

16 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.