Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Empat Kritik Prabowo soal Ekonomi Terhadap Jokowi di Debat Kelima

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno  mengikuti debat kelima  Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah kritik terhadap calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi dalam debat capres terakhir di Hotel Sultan, Sabtu, 13 April 2019. Setidaknya ada empat kritik yang diungkapkan Prabowo dalam debat bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan, dan industri itu.

Berkut beberapa poin kritik Prabowo terhadap Jokowi:

1. Deindustrialisasi terjadi selama Jokowi menjabat
Dalam debat semalam, Prabowo Subianto menyoroti pertumbuhan industri di Tanah Air. Ia menilai telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia. "Indonesia tidak memproduksi apa-apa, kita menerima barang produksi dari bangsa lain," ujar Prabowo.

Baca: Kata Indef dan LPEM UI Soal Pernyataan Deindustrialisasi Prabowo

Prabowo menilai Indonesia sudah menyimpang dari filosofi bangsa. Selain itu, ia melihat pemerintah juga tidak memiliki strategi untuk menyelesaikan perkara deindustrialisasi itu.

Menanggapi hal ini, Jokowi pun menjelaskan bahwa mengelola ekonomi makro berbeda dengan mengelola ekonomi mikro. Sebab, pengelolaan ekonomi makro berbicara soal mengelola agregat produksi, serta menjaga sisi permintaan dan suplai dengan kebijakan.

"Kalau kita berhadapan dengan mikro hanya jual dan beli, membangun industri dan menjual produk. Namun makro itu mengelola agregat produksi," ujar Jokowi.

2. BUMN-BUMN Indonesia sedang Goyah
Pada sesi tanya jawab, pasangan calon Prabowo - Sandiaga menanyakan terkait langkah Jokowi - Ma'ruf untuk membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jadi perusahaan tingkat dunia. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut saat ini BUMN-BUMN Indonesia sedang dalam keadaan goyah.

"Pak Joko Widodo apa mengerti dan faham apa yang terjadi di BUMN BUMN kita. BUMN kita adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia. Tetapi kita sekarang melihat bahwa benteng benteng itu goyah," kata Prabowo.

Ia mengambil contoh dari studi Bloomberg yang menyebut bahwa break even point keterisian kursi di maskapai Garuda Indonesia harus mencapai 120 persen untuk bisa mendapat untung. Dengan kondisi itu, Prabowo mengatakan tak mungkin bagi Garuda untuk mendapat untung sama sekali. "Garuda kita lahirkan dalam perjuangan kita kok kita biarkan morat-marit seperti sekarang," kata Prabowo.

Menanggapi hal ini, Jokowi mempersilakan Prabowo untuk mengecek besaran setoran deviden BUMN ke APBN. Jokowi juga membahas langkah BUMN lain, seperti Pertamina yang mampu mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Serta akusisi saham mayoritas PT Freeport Indonesia oleh Inalum.

Baca: Prabowo Ingin Pertumbuhan Ekonomi 2 Digit, Fadli Zon: Itu Sulit, tapi..

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan hal ini menunjukan BUMN telah mampu melakukan langkah besar. "Kalau kita masih ragu dalam pengelolaan BUMN kita, di mana mereka memiliki kemampuan untuk mengambil mengelola blok-blok besar, yang tentu tentu saja ini memberikan uang yang sangat besar," kata Jokowi.

3. Peringkat Indonesia di Global Islamic Index
Sandiaga Uno sempat menyoroti peringkat Indonesia dalam global islami economic index, yang saat ini ada di peringkat 10. Ia meyakini seharusnya Indonesia bisa berada di posisi yang lebih baik.

"Padahal kita sebagai negara dengan duduk muslim terbesar mestinya bisa lebih memberikan ranking yang lebih baik, dalam urutan negara dengan pengimpor," kata Sandiaga.

Ia mengatakan sebagai pengimpor produk-produk halal, Indonesia berada di peringkat empat terbesar. Sandiaga menilai seharusnya Indonesia bisa memposisikan diri sebagai negara yang bisa memproduksi barang-barang halal. "Kuncinya menurut saya adalah harus menciptakan ekosistem bahwa ini bukan hanya keuangan syariah, tapi ekonomi syariah secara komprehensif," kata dia.

Menanggapi hal ini, calon wakil presiden nomor urut 02 Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia sebenarnya sudah lama membangun ekonomi keuangan syariah dan juga produk-produk halal. Saat ini, ia menyebut sudah banyak hasil yang dicapai.

"Bahkan produk sukuk kita terbesar sekarang di dunia lebih besar dari produk produk negara lain," kata Ma'ruf.

4. Defisit Neraca Perdagangan
Sandiaga juga ikut menyoroti neraca perdagangan yang masih tekor. Ia mengatakan defisit neraca perdagangan mencapai minus US$ 8 miliar. "Saya juga terenyuh bahwa impor migas yang menjadi bagian terbesar ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan pendekatan dan yang lain," kata Sandiaga.

Baca: Ma'ruf Sindir Prabowo Termasuk 1 Persen Elite Kuasai Aset Negara

Hal ini diungkapkan Sandiaga dalam sesi tanya jawab. Ia kemudian mempertanyakan langkah Jokowi - Ma'ruf untuk memperbaiki defisit ini jika kembali terpilih.

Jokowi mengakui di 2018 neraca perdagangan defisit US$ 8 miliar. Namun ia mengatakan pada kuartal pertama tahun ini, defisit telah menurun hingga US$ 0,67 miliar. "Artinya usaha kita mati-matian untuk menekan defisit neraca perdagangan ini bukan main-main," kata Jokowi.

Ia mengatakan ke depannya, ia akan melakukan subsitusi barang-barang import. Petrochemical energy sebagai impor terbesar nasional industrinya harus ada di Indonesia. Selain itu, industri minyak dan migas nasional telah mulai membangun refinery. "Dengan pembangunan ini ke depan saya yakin bahwa defisit ini akan bisa kami hilangkan," kata Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


FSGI Protes Program Makan Siang Gratis Prabowo akan Ambil Dana BOS: Dana Pendidikan sudah Minim, Jangan Dikurangi

9 jam lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
FSGI Protes Program Makan Siang Gratis Prabowo akan Ambil Dana BOS: Dana Pendidikan sudah Minim, Jangan Dikurangi

Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menolak wacana mengalihkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis Prabowo.


Harga Beras Meroket, Akankah Tembus Rekor Baru Selama Pemerintahan Jokowi?

9 jam lalu

Warga membawa beras murah yang dibeli saat Gerakan Pangan Murah di Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PISS), Surabaya, Jawa Timur, Senin 26 Juni 2023. Pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah dengan menjual berbagai bahan pangan yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran sebagai upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. ANTARA  FOTO/Didik Suhartono
Harga Beras Meroket, Akankah Tembus Rekor Baru Selama Pemerintahan Jokowi?

Harga beras semakin hari semakin meningkat hingga menembus Rp 18 ribu per kilogram. Pecahkan rekor kenaikan selama ini?


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

10 jam lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Koalisi Sipil Nilai Lonjakan Suara PSI Tak Masuk Akal: Ada Ambisi Jokowi dan Keluarga

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Koalisi Sipil Nilai Lonjakan Suara PSI Tak Masuk Akal: Ada Ambisi Jokowi dan Keluarga

Koalisi menduga ada usaha penggelembungan suara untuk memenuhi ambisi Presiden Jokowi memenangkan PSI.


Hitungan Anggaran Makan Siang Rp 15 Ribu Chef Arnold Dikritik Netizen: Tak Tahu Harga di Pasaran

12 jam lalu

Arnold Poernomo atau Chef Arnold. Foto: Instagram/@arnoldpo
Hitungan Anggaran Makan Siang Rp 15 Ribu Chef Arnold Dikritik Netizen: Tak Tahu Harga di Pasaran

Banyak yang menilai bahwa Chef Arnold tak tahu realita harga bahan makanan di pasaran dengan rincian perhitungannya.


Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

12 jam lalu

Tempo Explain: Risiko Anggaran Jumbo Makan Siang Gratis
Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

Federasi Serikat Guru Indonesia menolak rencana Prabowo-Gibran mengalihkan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis. Pendidikan terancam.


Menggadang-gadang Pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati, Simak Profil Keduanya

13 jam lalu

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama mantan Presiden Ke-5 Megawati Soekarno Putri di Istana Negara, Jakarta, 8 Januari 2015. TEMPO/Subekti
Menggadang-gadang Pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati, Simak Profil Keduanya

Pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati digadang-gadang akan terjadi untuk membicarakan berbagai persoalan pasca Pemilu 2024.


Terkini: Polemik Makan Siang Gratis Dibiayai Dana BOS, Respons BRIN soal Sumber Energi Hijau ala Prabowo

15 jam lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Polemik Makan Siang Gratis Dibiayai Dana BOS, Respons BRIN soal Sumber Energi Hijau ala Prabowo

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari kritik P2G terhadap usulan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis.


Profil Rudini, Jenderal Bintang Empat yang Pernah jadi Ketua KPU

15 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Profil Rudini, Jenderal Bintang Empat yang Pernah jadi Ketua KPU

Rudini dikenal sebagai Jenderal bintang empat pertama setelah kemerdekaan.


Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

16 jam lalu

Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar (kiri), Jenderal TNI (Purn) Wiranyo (kedua kiri), Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), menyanyi bersama pada acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke-64 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023. Dalam acara, terlihat SBY duduk bersama Prabowo, hingga Wiranto. Pada sambutan Agum Gumilar, ia menekankan tidak ada Presiden yang ingin melihat rakyatnya sengsara dan berharap pada pemilu 2024 tidak ada lagi yang memecah belah bangsa seperti istilah kadrun dan cebong. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.