Mengenal 3 Kartu yang Jadi Andalan Jokowi di Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden inkumben nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan kartu Pra Kerja saat berpidato dalam kampanye terbuka di Lhokseumawe, Aceh, Selasa, 26 Maret 2019. kampanye ini dihadiri ribuan pendukung, parpol pengusung, dan para ulama. ANTARA/Rahmad

    Calon Presiden inkumben nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan kartu Pra Kerja saat berpidato dalam kampanye terbuka di Lhokseumawe, Aceh, Selasa, 26 Maret 2019. kampanye ini dihadiri ribuan pendukung, parpol pengusung, dan para ulama. ANTARA/Rahmad

    2. Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah

    Kartu KIP Kuliah diklaim Jokowi akan memudahkan anak-anak muda dari keluarga kurang mampu mengecam pendidikan tinggi. KIP Kuliah ini bisa diterima oleh siswa pemegang KIP setelah lulus sekolah. Pun mahasiswa yang kurang mampu namun sebelumnya belum memegang KIP dan belum mendapat beasiswa Bidik Misi.

    KIP Kuliah, menurut Jokowi merupakan kelanjutan dari program KIP yang sudah berlangsung. Selama ini, KIP hanya diberikan kepada anak SD, SMP, SMA atau SMK. Untuk peserta didik SD dan sederajatnya mendapatkan bantuan Rp 450 ribu per tahun, SMP dan sederajatnya Rp 750 ribu per tahun, dan setingkat SMA sebesar Rp 1 juta per tahun.

    Simak juga: Berkampanye di Ngawi, Jokowi Kenalkan Tiga Kartu Sakti

    3. Kartu Sembako

    Kartu ini menurut Jokowi adalah program untuk melengkapi program bantuan sosial lain yang sudah diterapkan saat ini. Program Keluarga Harapan dan rastra (beras sejahtera) misalnya. Jokowi mengklaim akan memperkuat program-program tersebut dengan adanya kartu sembako.

    Dengan Kartu Sembako, kata Jokowi, masyarakat dapat membeli bahan pokok seperti gula, beras, dan minyak dengan harga yang murah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?