Catatan Komnas HAM untuk Visi-Misi Jokowi dan Prabowo Bidang HAM

Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM telah mengundang kedua kubu dalam pilpres 2019, kubu inkumben Joko Widodo atau Jokowi dan kubu Prabowo Subianto, untuk membedah visi-misi keduanya dalam bidang HAM jika kelak terpilih memimpin republik ini. Pembedahan visi-misi ini dilakukan pada 19 dan 20 Februari 2019 di kantor Komnas HAM, Jakarta.

Membedah visi-misi kedua pasangan calon presiden-wakil presiden itu, Komnas HAM menilai keduanya belum berbicara mengenai hal-hal yang spesifik dalam bidang HAM, baik penyelesaian kasus HAM masa lalu dan pemajuan HAM ke depannya. “Belum spesifik,” kata Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM, Hairansyah, di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca: Bedah Visi Misi Jokowi, Komnas HAM Soroti 4 Kasus Ini

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al-Rahab menilai visi misi Jokowi - Ma'ruf Amin mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sumir. Sebab, kata Amiruddin, Jokowi - Ma'ruf tak menjelaskan secara konkret langkah apa yang bakal ditempuh untuk penyelesaian kasus-kasus itu.

"Pertama, Komnas menganggap ini sebagai kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Amiruddin kepada Tempo, Selasa, 19 Februari 2019.

Baca: Komnas HAM: Visi Misi Jokowi Soal Kasus HAM Berat Masa Lalu Sumir

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan dua cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yakni melalui jalur yudisial dan nonyudisial. Namun jalur nonyudisial harus dirumuskan dalam bentuk undang-undang.

Proses hukum diperlukan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab itu. “Kedua, jika negara mau di luar jalur pengadilan, silakan rumuskan dasar hukumnya.”

Simak: Kubu Jokowi Penuhi Undangan Komnas HAM untuk Bedah Visi Misi

Begitu pula dengan kubu Prabowo – Sandiaga. Hairansyah mengatakan visi-misi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam bidang HAM belum berbicara mengenai hal-hal yang spesifik. Menurut dia, kubu Prabowo masih memaparkan visi-misinya dalam bahasa yang normatif.

Isu HAM tidak muncul secara lebih spesifik dan bahasanya normatif sekali. “Ada penghormatan terhadap hukum dan pemajuan HAM misalnya. Tapi tak ada strategi konkret," kata Hairansyah seusai acara bedah visi-misi paslon nomor urut 02 di gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.

Visi dan misi calon presiden, kata Hairansyah harus beranjak dari situasi nyata yang saat ini. “Ingin menyelesaikan itu seperti apa?"

RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | BUDIARTI UTAMI PUTRI






Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

1 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

1 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

2 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

4 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

5 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

6 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

7 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

7 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

7 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

7 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.