TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM telah mengundang kedua kubu dalam pilpres 2019, kubu inkumben Joko Widodo atau Jokowi dan kubu Prabowo Subianto, untuk membedah visi-misi keduanya dalam bidang HAM jika kelak terpilih memimpin republik ini. Pembedahan visi-misi ini dilakukan pada 19 dan 20 Februari 2019 di kantor Komnas HAM, Jakarta.
Membedah visi-misi kedua pasangan calon presiden-wakil presiden itu, Komnas HAM menilai keduanya belum berbicara mengenai hal-hal yang spesifik dalam bidang HAM, baik penyelesaian kasus HAM masa lalu dan pemajuan HAM ke depannya. “Belum spesifik,” kata Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM, Hairansyah, di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.
Baca: Bedah Visi Misi Jokowi, Komnas HAM Soroti 4 Kasus Ini
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al-Rahab menilai visi misi Jokowi - Ma'ruf Amin mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sumir. Sebab, kata Amiruddin, Jokowi - Ma'ruf tak menjelaskan secara konkret langkah apa yang bakal ditempuh untuk penyelesaian kasus-kasus itu.
"Pertama, Komnas menganggap ini sebagai kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Amiruddin kepada Tempo, Selasa, 19 Februari 2019.
Baca: Komnas HAM: Visi Misi Jokowi Soal Kasus HAM Berat Masa Lalu Sumir
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan dua cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yakni melalui jalur yudisial dan nonyudisial. Namun jalur nonyudisial harus dirumuskan dalam bentuk undang-undang.
Proses hukum diperlukan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab itu. “Kedua, jika negara mau di luar jalur pengadilan, silakan rumuskan dasar hukumnya.”
Simak: Kubu Jokowi Penuhi Undangan Komnas HAM untuk Bedah Visi Misi
Begitu pula dengan kubu Prabowo – Sandiaga. Hairansyah mengatakan visi-misi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam bidang HAM belum berbicara mengenai hal-hal yang spesifik. Menurut dia, kubu Prabowo masih memaparkan visi-misinya dalam bahasa yang normatif.
Isu HAM tidak muncul secara lebih spesifik dan bahasanya normatif sekali. “Ada penghormatan terhadap hukum dan pemajuan HAM misalnya. Tapi tak ada strategi konkret," kata Hairansyah seusai acara bedah visi-misi paslon nomor urut 02 di gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.
Visi dan misi calon presiden, kata Hairansyah harus beranjak dari situasi nyata yang saat ini. “Ingin menyelesaikan itu seperti apa?"
RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | BUDIARTI UTAMI PUTRI
