Bawaslu Jawa Barat Siap Tangani Kasus Ridwan Kamil

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah mengatakan belum ada pelimpahan atas kasus Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diadukan karena dituduh melakukan kampanye diluar jadwal. “Masih di Bawaslu RI,” kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 13 Februari 2019.

Berita terkait: Ridwan Kamil Dilaporkan ke Bawaslu

Meski demikian, menurut Abdullah, Bawaslu Garut sudah mulai mengumpulkan informasi awal seputar kasus yang dituduhkan pada Ridwan Kamil tersebut. “Saya cek tadi,  di (Bawaslu) Garut lagi mengumpulkan keterangan. Nanti kalau ada pelimpahan kita siap,” kata dia.  

Koordinator  Tim Advokasi Indonesia Bergerak Muhajir, 12 Februari lalu,  mengatakan telah melaporkan Ridwan Kamil atas tuduhan berkampanye untuk pasangan calon Presiden dan wakil Presiden nomor urut 01 di luar jadwal dengan metode rapat umum.

Acara yang dimaksud itu adalah perayaan hari lahir organisasi Nahdlatul Ulama (NU) ke-93 di di Lapangan Merdeka Kerkop, Garut, 9 Februari. Dalam acara itu, ujar Muhajir, Ridwan Kamil menyampaikan orasi politik untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Muhajir menyertakan beberapa alat bukti, yakni cuplikan layar dari berita media daring dan video acara.  "Ridwan Kamil telah menawarkan nomor urut 01, yang merupakan citra diri pasangan Jokowi-Ma'ruf. Ini masuk kampanye," kata dia.

Kepada Tempo, Ridwan Kamil mengklaim acara perayaan hari lahir organisasi NU ke-93 di Garut yang dihadirinya bukan rapat umum. “Acara di Garut adalah acara internal Nahdlatul Ulama, bukan rapat umum. Kalau definisi rapat umum itu mengundang seluruh masyarakat, tidak dibatasi, kalau ini hanya anggota NU,” kata dia di Bandung, Rabu, 13 Februari 2019.

Ridwan Kamil mengklaim selalu taat aturan. Dia menegaskan tidak ada aturan kampanye yang dilanggar. “Saya ini individu yang selalu taat aturan. Urusan ke-Pemilu-an, juga di lakukan di akhir pekan,” kata dia. “Saya kira dasarnya jelas. Tidak ada yang dilanggar.”

Ridwan Kamil mengatakan, pengaduan dirinya ke Bawaslu sebagai risiko dirinya selaku pejabat publik. “Namanya juga pejabat publik, gampang viral. Jadi dikit-dikit jadi headline. Tapi saya punya dasar yang jelas,” kata dia.

 AHMD FIKRI